Dirut PT OSMA keberatan disebut kabur oleh KPK

Rabu, 19 Oktober 2016 13:08 Reporter : Yunita Amalia
Dirut PT OSMA keberatan disebut kabur oleh KPK Gedung KPK. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Peraga Group, Hartoyo menyanggah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan dirinya buron. Hartoyo mengklaim dirinya sama sekali tidak kabur ke mana pun.

Apalagi, menurut Hartoyo, KPK baru kali ini memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus penerimaan suap pada Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhi Tri Hartanto.

"Saya dipanggil baru ini kok saya tidak buron saya tidak menghindar saya ada di Jakarta," ujar Hartoyo di Gedung KPK, Rabu (19/10).

Status Hartoyo dalam kasus ini pun masih menjadi saksi. Meski ada dugaan kuat dia terlibat dalam pemberian suap kepada Yudhi untuk proyek di dinas pendidikan Pemkab Kebumen, Jawa Tengah, sebesar Rp 4,8 miliar.

KPK juga sudah mengajukan pencegahan melalui Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, terhadap Hartoyo per tanggal 16 Oktober. Adanya pencegahan tersebut, Hartoyo dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Seperti diketahui, Sabtu (15/10) tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Yudhi di Kebumen atas dugaan penerima suap terkait izin proyek di dinas pendidikan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam operasi hari itu, penyidik menyita uang Rp 70 juta dari total commitment fee sebesar Rp 750 juta dan beberapa dokumen sebagai barang bukti. Penyidik KPK, juga menggelandang PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen bernama Sigit Widodo di hari yang sama.

Selain Yudhy dan Sigit, empat orang lainnya adalah Adi Pandoyo (Sekda Pemkab Kebumen), Salim (swasta/anak usaha PT OSMA Group di Kebumen), Suhartono (anggota DPRD Kebumen dari PAN) dan Dian Lestari (anggota DPRD Kebumen dari PDI Perjuangan).

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif 1X24 jam, KPK akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka penerima suap terhadap proyek di dinas pendidikan Pemkab Kebumen dengan nilai proyek Rp 4,8 miliar. Kedua tersangka adalah Yudhi Tri Hartanto dan Sigit Widodo.

Keduanya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dari operasi tersebut, baru pihak penerima suap yang telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan belum ada pihak pemberi suap yang menjadi tersangka. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Suap
  2. DPRD
  3. KPK
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini