Merdeka.com - Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir mengakui ada pertemuan di Kediaman Setya Novanto, membahas segala proyek PLN di beberapa daerah. Pada pertemuan itu, Setya Novanto menceritakan ada kawannya berminat mengerjakan proyek PLN di pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa 3.

Sofyan mengatakan, seluruh proyek di wilayah Jawa sudah penuh dan digarap oleh PLN melalui anak perusahaannya. Kendati begitu, Sofyan menyampaikan kepada Setya Novanto masih ada beberapa proyek di luar pulau Jawa dan belum digarap.

"Beliau sampaikan memungkinkan kalau ada proyek di Jawa 3, kawan beliau ikut. Memang Jawa 3 sudah ada yang pegang PT PLN, pembangkit listrik tenaga gas, saya sampaikan ke beliau maaf Jawa 3 sudah ada yang miliki, kami sendiri," ujar Sofyan saat memberikan keterangan saksi pada sidang kasus dugaan memberi suap oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

"Setelah saksi bilang Jawa 3 dimiliki PLN, apa saksi berikan alternatif proyek lain?" Tanya Jaksa Ronald.

"Saya bilang masih banyak proyek di (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) RUPTL yang lain di luar Jawa banyak yang belum diminati, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi," kata Sofyan.

Mantan bos BRI ini mengungkapkan pertemuan itu terjadi sekitar awal tahun 2017 dan dihadiri sejumlah direksi PLN. Usai penjabaran dilakukannya itu, kata Sofyan, tidak ada informasi atau pernyataan apapun dari Setya Novanto terkait keinginan rekannya, yang disebut adalah Johannes Kotjo untuk menggarap proyek PLN.

Diketahui Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa telah memberi suap Rp 4,7 miliar kepada anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham. Uang suap diperuntukkan agar Eni mengarahkan PLN menunjuk Blackgold Natural Resources, perusahaan milik Kotjo, mendapat bagian dari proyek PLTU Riau 1.

Uang diberikan Kotjo kepada Eni sebanyak dua kali tepatnya 18 Desember 2017 dan 14 Maret 2018, dengan masing-masing besaran Rp 2 miliar. Uang kembali diberikan Kotjo setelah ada permintaan dari Eni untuk kepentingan suaminya mencalonkan diri sebagai Bupati Temenggung.

Awalnya, Eni meminta uang Rp 10 miliar, namun ditolak dengan alasan sulitnya kondisi keuangan. Peran Idrus melobi Kotjo berhasil dan memberikan uang kepada Eni untuk keperluan sang suami sebesar Rp 250 juta.

Kotjo pertama kali mengetahui adanya proyek itu sekitar tahun 2015. Kemudian, dia mencari perusahaan lain untuk bergabung bersamanya sebagai investor, hingga bertemulah perusahaan asal China, CHEC Ltd (Huading). Dalam kesepakatan keduanya, Kotjo akan mendapat komitmen fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau sekitar USD 25 juta. Adapun nilai proyek itu sendiri sebesar USD 900 juta.

Dari komitmen fee yang ia terima, rencananya akan diteruskan lagi kepada sejumlah pihak di antaranya kepada Setya Novanto USD 6 juta, Andreas Rinaldi USD 6 juta, Rickard Phillip Cecile, selaku CEO PT BNR, USD 3.125.000, Rudy Herlambang, Direktur Utama PT Samantaka Batubara USD 1 juta, Intekhab Khan selaku Chairman BNR USD 1 juta, James Rijanto, Direktur PT Samantaka Batubara, USD 1 juta.

Sementara Eni Saragih masuk ke dalam pihak-pihak lain yang akan mendapat komitmen fee dari Kotjo. Pihak-pihak lain disebutkan mendapat 3,5 persen atau sekitar USD 875 ribu.

Atas perbuatannya, Kotjo didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.