Dirut Pertamina Ditelisik Seputar Kasus Suap yang Jerat Sofyan Basir

Senin, 10 Juni 2019 14:06 Reporter : Merdeka
Dirut Pertamina Ditelisik Seputar Kasus Suap yang Jerat Sofyan Basir Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nicke yang dimintai keterangan seputar kasus suap PLTU Riau-1 ini mengaku ditelisik soal proyek dengan nilai USD 900 juta itu. Nicke diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut nonaktif PLN Sofyan Basir.

"Pemeriksaannya hampir sama dengan yang dulu, ditanya seputar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai direktur perencanaan," kata Nicke di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/6).

Nicke yang pernah menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN ini tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya kali ini. Dia hanya memastikan pemeriksaan kali ini tak berubah dengan pemeriksaan sebelumnya.

"(Hanya) tupoksi sebagai direktur perencanaan. Makasih banyak ya," ujarnya.

Nicke sebelumnya pernah diperiksa penyidik lembaga antirasuah terkait kasus ini pada 2 Mei 2019. Saat itu Nicke juga dimintai keterangan untuk tersangka Sofyan Basir.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini