Laporan dari Arab Saudi

Dirjen PHU: Tak Cukup Waktu untuk Memproses Kuota Haji Tambahan dari Saudi

Rabu, 29 Juni 2022 13:57 Reporter : Lia Harahap
Dirjen PHU: Tak Cukup Waktu untuk Memproses Kuota Haji Tambahan dari Saudi 1.206 Jemaah Haji Khusus di Madinah Diberangkatkan ke Mekkah. ©2022 Merdeka.com/Lia Harahap

Merdeka.com - Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota jemaah untuk Indonesia. Besarannya untuk 10.000 jemaah.

Surat pemberitahuan resmi soal penambahan kuota diterima pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada 21 Juni 2022. Namun setelah mempertimbangkan sejumlah hal salah satunya waktu yang cukup mepet untuk dilakukan persiapan, kuota tambahan itu belum dapat ditindaklanjuti pada musim haji tahun ini.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula pemberitahuan dari Saudi terkait penambahan kuota diterima pihaknya. Pemberitahuan resmi dari Saudi diterima pada 21 Juni 2022 malam.

Dalam surat tersebut, Arab Saudi menetapkan kuota tambahan hanya diperuntukkan bagi haji reguler sehingga penyiapannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian Agama terus berkomunikasi intensif setelah menerima surat resmi dari Saudi terkait adanya tambahan kuota sebesar 10.000. Kita berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," kata Hilman Latief setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/6).

Surat itu sudah dijawab secara resmi oleh Kemenag. Dalam surat itu, Kemenag memberikan penjelasan bahwa penambahan kuota tidak dapat ditindaklanjuti karena waktu yang sangat mepet. Menurut Hilman, Saudi memahami kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Mereka paham tentang ketentuan porsi, nomor urut dan lainnya.

"Berdasarkan regulasi, haji memang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Hilman menambahkan, berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia sejak pengumuman diterima memang sudah tidak cukup. Apalagi, batas akhir proses pemvisaan jemaah haji regular adalah 29 Juni 2022.

"Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan. Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi," jelas Hilman.

Hilman mengakui, pada tahun 2019 Indonesia juga mendapat kuota tambahan 10.000. Namun, kepastian adanya kuota tambahan itu sudah diperoleh pada bulan April 2019 dan pemberangkatan kloter pertama saat itu pada 5 Juli 2019.

"Jadi saat itu memang masih cukup waktu untuk memprosesnya," tutup Hilman.

Lalu Bagaimana Sebenarnya Proses Persiapan Pemberangkatan Jemaah Haji?

Hilman menjelaskan sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji sejak adanya ketetapan kuota. Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.

Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, segera diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan itu, lanjut Hilman, Kemenag melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan.

"Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi," jelas Hilman.

“Visa jemaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak,” sambungnya.

Bagaimana dengan haji khusus?

Hilman mengatakan, kondisinya tidak jauh berbeda. Para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga harus melakukan sejumlah tahapan yang memakan waktu tidak sebentar hingga proses pelunasan dan pemaketan.

"Termasuk proses pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus dari BPKH ke PIHK, pengurusan tiket dan kontrak layanan di Arab Saudi, serta input data ke E-Haj dan pemvisaan," terang Hilman.

Meski belum bisa ditindaklanjuti tahun ini, Hilman tetap berterimakasih atas adanya tambahan kuota haji untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Kemenag, kata Hilman, saat ini masih fokus memberangkatkan kuota yang ada agar lancar dan terserap maksimal.

“Semoga tambahan kuota ini bisa kita gunakan pada musim haji yang akan datang, bahkan kalau bisa ditambah lagi. Namun, harus dipastikan sejak awal agar cukup waktu untuk mempersiapkan," ungkap Hilman. [rnd]

Baca juga:
Lepas Jemaah Haji Asal Papua, Pesan Pendeta: Jaga Etika dan Marwah
Sempat Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, Jemaah Haji Asal Riau Meninggal
Update 29 Juni 2022: Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi Mencapai 78.839 Orang
Pemandangan 'Aneh' Jemaah Haji Syiah Cari Batu Buat Sholat, Warga Arab Sampai Bingung
Cek Pelayanan Haji di Makkah, DPR Lega Jemaah Puas Fasilitas Diberikan Sangat Baik

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini