Direktur Gratifikasi KPK bantah kampanyekan Airin
Merdeka.com - Tudingan Habiburokhman, kuasa hukum calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ikhsan Modjo dan Li Claudia langsung dibantah Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono. Dia menepis anggapan yang menyebut keterlibatannya mengampanyekan calon wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Giri mengaku hadir dalam acara yang diselenggarakan Pemkot Tangerang Selatan pada 28 September 2015. Dia datang memenuhi undangan sebagai pejabat KPK yang menyosialisasikan pengendalian gratifikasi di Tangerang Selatan.
"Tidak benar KPK mengampanyekan salah seorang calon pilkada. Saya hadir secara resmi mewakili KPK dalam acara sosialisasi pengendalian gratifikasi di Tangsel yang diikuti seluruh pejabat Tangsel termasuk seluruh anggota DPRD," jelas Giri melalui pesan singkatnya, Jumat (8/1).
Giri menuturkan, dalam acara itu dia memutar film tentang koruptor. Dia melakukan sosialisasi dan pencegahan korupsi di daerah yang selama ini dikategorikan rawan praktik korupsi.
"KPK sedang mengupayakan pencegahan korupsi di daerah yang rawan korupsi seperti Riau, Banten, Sumut dan sebagainya," tegasnya.
Sebelumnya, Habiburokhman, kuasa hukum calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ikhsan Modjo dan Li Claudia, mengaku mengantongi bukti praktik kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan Airin dan Benyamin Davnie dalam Pilkada Kota Tangsel 2015.
Salah satunya keterlibatan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kampanye wali kota Tangsel terpilih Airin Rachmi Diany. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono disebut-sebut ikut hadir dalam satu acara yang diadakan Pemkot Tangsel pada 28 September 2015.
"Dalam acara itu, direktur gratifikasi ini memuji-muji Airin. 'wah ibu Airin anti korupsi' ya kita tahu pada saat yang sama Airin disebut-sebut namanya di kasus korupsi Alkes," kata Habiburokhman di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/1) malam.
Dia menuding, Giri melanggar etika pejabat KPK yang seharusnya tidak ikut 'mengkampanyekan' calon walikota manapun. Apalagi, kata dia, ada kemungkinan Airin terseret kasus korupsi alat kesehatan.
"Artinya dalam konteks posisi dia juga enggak etis orang KPK memuji-muji orang yang kemungkinan besar tersangkut masalah korupsi. Karena sudah ada fakta persidangan menyatakan begitu. Tapi dalam konteks kampanye ini sangat membantu Airin. Kita menganggap Pak Giri sudah mengkampanyekan segala macam," katanya.
Tim hukum Ikhsan Modjo dan Li Claudia ini akan melaporkan Giri ke KPK dalam waktu dekat. "Kita akan lapor ke etik KPK secepatnya. Mungkin Senin. Setelah ini selesai. Kita akan laporkan dalam konteks kode etik beliau," tutup dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo
KPK akan memastikan terlebih dahulu perihal syarat-syarat untuk dilakukan penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang
Penyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya