Dipo Alam akui ada nama LHI dalam laporannya ke KPK

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui jika ada nama Luthfi Hasan Ishaaq dalam laporannya mengenai dugaan korupsi ke KPK. Dipo menyampaikan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 14 November tahun lalu.
"Di laporan itu memang ada nama LHI. Setelah menyampaikan laporan itu saya langsung terbang ikut rombongan presiden ke Luar Negeri," katanya.
Ia memilih melaporkan ke KPK ketimbang ke Badan Kehormatan DPR. Ia sangat yakin kalau KPK akan menindaklanjuti.
-
Bagaimana Utusan Khusus Presiden mendapatkan tugasnya? Utusan Khusus Presiden itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
-
Siapa yang dampingi Presiden di Bulog? Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu Ellya Rosa Siregar.
-
Dimana Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab? Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Siapa yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden? Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, di mana ia bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan Generasi Muda dan Seni, dengan kantornya yang terletak di Menteng, Jakarta.
-
Siapa yang mengangkat Utusan Khusus Presiden? Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
"Tapi tentu KPK punya bukti-bukti dan informasi lain, laporan saya hanya tambahan yang mungkin melengkapi saja," kata Dipo yang tidak berpretensi kalau KPK menangkap LHI atas laporannya.
"Tanya KPK kalau mau jelasnya," ujar Dipo lagi di Jeddah, seperti dikutip antara, Selasa (5/2).
Laporan Dipo ketika itu menyebut tiga nama menteri: Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perdagangan Mari Elka Pangestu. Dari ketiganya, Hanya Suswono yang berasal dari partai politik.
Dalam keterangan pers pada 12 November 2012, Dipo sempat menyebut adanya peran ketua fraksi dalam aliran kongkalikong anggaran.
Waktu itu, Dipo mengaku mendapat laporan dari Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian bahwa ada kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian.
Tugas kader ini merekayasa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Sebagai imbalannya, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," ujarnya.
Atas informasi tersebut, lalu Seskab melakukan cek ulang ke Menteri Pertanian sebelum akhirnya dilaporkan ke KPK.
"Tapi informasi itu bukan dari mantan Dirjen Peternakan ya," demikian Dipo Alam. (mdk/tts)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kaesang mengklarifikasi soal polemik jet pribadi yang ia gunakan untuk bertolak ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya, Erina Gudono.
Baca Selengkapnya
Keberanian Kaesang untuk mengklarifikasi soal jet pribadi harus segera ditanggapi serius oleh KPK.
Baca Selengkapnya
KPK menjelaskan, proses aduan laporan dugaan gratifikasi Kaesang ditangani Direktorat PLPM tidak jauh berbeda dengan diusut Direktorat Gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama elite partai NasDem bakal memberikan keterangan di gedung NasDem Tower.
Baca Selengkapnya
Yudhi menilai kasus Kaesang ini terlalu berbelit-belit di KPK, bahkan terkesan maju mundur.
Baca Selengkapnya
Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca Selengkapnya
Sejauh ini kepolisian belum bisa menerima laporan dari karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan.
Baca Selengkapnya
KPK memberikan kewenangan sepenuhnya atas laporan tersebut ke Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Kaesang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi yang kemudian dikatakan dengan fasilitas mewah tersebut
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan adanya perbedaan Kaesang dengan Mario Dandy.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini, Pahala mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari sosok tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan tersebut telah dilakukan di Gedung Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Selasa (17/9).
Baca Selengkapnya