Mantan Wakil Ketua DPRA Dicecar KPK Soal Pengadaan Kapal Aceh Hebat
Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat.
Dia menyebut penyidik KPK menanyakan sekitar 50 pertanyaan, mulai dari proses usulan eksekutif soal Kapal Aceh Hebat yang mulanya direncanakan hanya dua unit, hingga pada proses pembahasannya kenapa menjadi tiga unit. Kemudian pertanyaan berlanjut ke MoU penetapan pembiayaan Kapal Aceh Hebat.
"Kalau proses pelelangan dan pembangunan kapalnya, kita tidak ditanya. Kalaupun ditanya, kita tidak tahu jawabannya apa," kata Teuku Irwan Djohan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Selasa (26/10).
Irwan juga mengaku, penyidik KPK sempat menanyakan apakah dia mengenal dua orang yang bernama Sayed di lingkungan Pemerintah Aceh.
"Ada dua nama Sayed ditanya. Tapi saya dua-dua tidak kenal. Ada Sayed Azhari dan Sayed Anwar Fuadi, saya enggak kenal," ujarnya.
Dia juga dicecar pertanyaan seputar proses dan kondisi politik yang terjadi pada 2018 di Aceh. Misalnya, beber Irwan, soal keharmonisan eksekutif dan legislatif pada saat itu.
Sementara itu, sejumlah berkas yang diminta penyidik KPK untuk dibawa Irwan Djohan saat memberikan keterangan, diambil sebagian oleh penyidik.
"Yang diambil beberapa SK, sama rekening bank ya. Semua itu diambil, tapi kalau yang sama dengan yang lain itu dikembalikan, karena kata mereka sudah cukup," ujarnya.
Selain Irwan, mantan Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, juga dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Namun Sulaiman Abda irit bicara terkait pemeriksaan itu.
"KPK sangat-sangat kooperatif untuk menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan kami. Apa yang kami sanggup jawab, kami jawab. Kalau kami nggak tahu, kami bilang nggak tahu. Tapi, KPK sangat kooperatif," katanya berlalu pergi usai diperiksa sekitar 6 jam.
Kemudian, ada anggota DPRA aktif yang dimintai keterangan KPK yakni Ihsanuddin MZ (ketua Fraksi PPP di DPRA) dan Dalimi (Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Demokrat). Namun keduanya juga bungkam saat ditanya wartawan terkait pemeriksaan yang mereka jalani.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diperiksa KPK, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Dicecar 10 Pertanyaan Terkait Dugaan Korupsi SYL
Arief Prasetyo Adi keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Wib
Baca SelengkapnyaPelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini
kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh
Saat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya