Diperiksa KPK sebagai tersangka, Bupati Empat Lawang & istri bungkam

Senin, 6 Juli 2015 12:38 Reporter : Juven Martua Sitompul
Diperiksa KPK sebagai tersangka, Bupati Empat Lawang & istri bungkam Bupati Empat Lawang dan istri diperiksa KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013, Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Al Jufri (BAA) dan istrinya Suzana Budi Antoni (SBA) tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya akan diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka yang datang secara bersamaan, enggan berkomentar soal pemeriksaan perdananya itu. Keduanya lebih memilih bungkam dan bergegas masuk ke ruang lobi KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan Budi dan Suzana akan menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka. "Keduanya akan diperiksa sebagai tersangka," terang Priharsa, Jakarta, Senin (6/7).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni sebagai tersangka dugaan suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 pada 2 Juli 2015.

Dalam kasus ini, Budi diduga memberikan uang suap kepada Akil Mochtar guna menggagalkan kemenangan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang pada 2013. Budi ditenggarai memberikan uang sebesar Rp 10 miliar dan USD 500 ribu. Uang itu ditransfer melalui rekening perusahaan istri Akil, CV Rati Samagat.

Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain menetapkan keduanya sebagai tersangka suap, mereka juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memberikan keterangan tidak benar atau palsu dalam persidangan Akil Mochtar. Mereka diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001.

[eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini