Diperiksa kasus reklamasi, Ingard ditanya aliran Rp 5 M ke DPRD DKI

Rabu, 8 Juni 2016 15:42 Reporter : Yunita Amalia
Diperiksa kasus reklamasi, Ingard ditanya aliran Rp 5 M ke DPRD DKI Reklamasi Teluk Jakarta. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, Ingard Joshua, terkait suap reklamasi Jakarta. Dalam pemeriksaan kali ini, Ingard mengaku ditanya soal aliran Rp 5 miliar dari pengembang.

"Ya ditanya (aliran Rp 5 miliar) tapi saya enggak tahu, saya billang wallahu a’lam seperti yang saya katakan dulu, bahwasanya mengiyakan tidak, menidakan tidak," ujar Ingard seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi di KPK, Rabu (8/6).

Selain ditanya seputar dugaan adanya aliran dana ke beberapa ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta, Ingard juga dicecar dengan pembahasan izin reklamasi itu sendiri. Kepada penyidik KPK, Ingard menjelaskan proses izin merupakan kewenangan pemerintah pusat, baru kemudian dieksekusi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Dia juga menegaskan dirinya selalu menolak pembahasan tersebut lantaran dasar pembahasan yang diajukan DPRD adalah Perpres tahun 1995.

"Dari awal saya menolak membahas itu, karena tidak sesuai dengan perpres-perpres terbaru, dan karena itu landasannya kan perpres 95 kan dah dianulir itu," tandasnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

Selaku penerima, M Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari kasus ini KPK juga telah mengajukan surat cegah ke Direktorat Imigrasi terhadap enam orang, diantaranya Ariesman Widjaja, Sugianto Kusuma, Berlian, Gerry, Sunny Tanuwidjaja, dan Richard Halim Kusuma. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini