Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Hari ini, politikus Partai Golkar, Zulhendri Hasan yang juga Wabendum Golkar, dimintai keterangannya sebagai saksi atas tersangka Markus Nari.

Markus menjadi tersangka atas dugaan kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi proyek e-KTP. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan ulang setelah sempat absen dengan alasan tugas luar kota.

Setibanya di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB, Zulhendri mengaku tidak tahu kaitan dirinya terkait kasus yang menyeret Markus Nari dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun.

"Saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara Markus Nari," ujar Zulhendri, Selasa (14/11).

Disinggung mengenai sepak terjang Markus Nari sebagai kader partai berlambang pohon beringin, Zulhendri juga mengaku tidak tahu menahu. Dia juga mengaku terkejut saat kasus perintangan penyidikan yang diduga dilakukan oleh Markus mencuat.

Kendati demikian, Zulhendri menilai pemanggilan saksi bisa dialamatkan kepada siapapun. Menurutnya, pemanggilan saksi dilakukan atas kemungkinan seseorang mengetahui, melihat, atau dianggap mengetahui kaitan peristiwa suatu peristiwa.

"Saya belum mengerti, yang jelas dalam tersangka Markus Nari. Kalau semuanya dianggap perintangan ya kalau ada yang terlibat perintangan bisa saja," ujarnya.

Diketahui, Markus dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi.

Mantan anggota Komisi II DPR itu diduga mempengaruhi dua terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto. Dia juga disinyalir mempengaruhi Miryam S Haryani mencabut keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat persidangan berlangsung.

Selain merintangi proses hukum, Markus juga dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebab, Markus dinilai turut serta menikmati tindak pidana korupsi dari proyek e-KTP dengan menerima uang USD 400.000 atau setara dengan Rp 4 Miliar.