Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan percepatan pemberian hutan sosial bagi masyarakat. Siti menjelaskan, saat menghadap Presiden juga menyampaikan kendala terkait kebijakan tersebut.

Kebijakan hutan sosial, kata Siti, telah ada sejak tahun 2007. Namun, saat pemerintahan lalu, kebijakan tersebut belum kuat. Maka itu, Presiden meminta bawahannya untuk mematangkan soal kebijakan hutan sosial bagi masyarakat ini.

"Kebijakan yang lalu juga sudah ada, hanya belum firm. Belum firm itu artinya konsepnya seperti apa, dukungannya bagaimana, pemerintahnya ngapain, Pemdanya ngapain, itu dari dulu tidak ada. Dari 2007 begitu saja," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3).

Siti menambahkan, kebijakan tersebut telah ada hanya tinggal implementasinya yang perlu kembali dimatangkan. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan pada Rapat Terbatas yang digelar Selasa (21/3) besok.

"Selama dua bulan di tahun 2017, progresnya cukup tinggi 178 ribu hektare. Tapi kan persoalannya tidak bisa hanya soal luas saja. Dia harus lihat kualitasnya seperti apa, formatnya bagaimana dan sebagainya," ujarnya.

"Jadi hal-hal seperti itu saya konsultasikan kepada Bapak, dan besok karena menyangkut beberapa kementerian, ya akan dirapatkan," sambungnya.