Dinsos kerahkan 425 petugas, pastikan Jakarta bebas PMKS saat Asian Games
Merdeka.com - Dinas Sosial DKI Jakarta akan menurunkan 425 Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S). Hal itu dilakukan untuk memastikan agar Jakarta yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018 terbebas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, petugas P3S nantinya akan berjaga dari siang hingga malam hari di 284 lokasi yang dianggap rawan dari PMKS jalanan, terlebih di rute-rute yang dilalui atlet dan official.
"Sebagai tuan rumah Asian Games 2018, petugas kami juga akan mobile ke venue-venue yang menjadi tempat dilaksanakannya Asian Games," kata Irmansyah di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta, Senin (13/8).
Irmansyah pun menerangkan, pihaknya juga sudah melakukan pemetaan dan perencanaan dalam rangka pengendalian PMKS jalanan.
Oleh karena itu, petugas akan meningkatkan intensitas pengawasan di Gelora Bung Karno, Jakarta Convention Center, JIExpo Kemayoran, Ancol, Stadion Baseball Rawamangun, Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park Pulo Mas, GOR POPKI Cibubur, TMII, Pondok Indah Golf, dan Stadion Pertamina Simprug.
"Pengawasan titik itu tujuannya agar Jakarta nyaman dan kondusif selama pelaksanaan Asian Games. Selain di titik itu, kami tetap melakukan pengawasan di tempat-tempat rawan lainnya," terangnya.
Dirinya pun menyebut, para PMKS saat ini lebih sering berada di pemukiman warga dan tempat keramaian seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar Tradisional, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Mall, dan tempat-tempat peribadatan.
Ia pun menjelaskan, untuk PMKS yang terjaring petugas akan diberikan pembinaan di panti-panti yang sesuai dengan jenis permasalahan sosialnya dan akan dilakukan pemulangan ke daerah asal atau ke pihak keluarga. Penanganan PMKS juga dilakukan bersama dengan Dinas Sosial Provinsi lainnya yang menjadi Mitra Praja Utama.
"Penjangkauan PMKS akan terus menerus kami lakukan untuk menekan jumlah mereka, kemudian juga untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan agar tidak terjemurus ke dalam permasalahan yang lebih kompleks," jelasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaBeras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaAirlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing
Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya