Merdeka.com - Sucipto Purnomo, dosen Jurusan Seni dan Bahasa Jawa di Universitas Negeri Semarang (Unnes), dinonaktifkan sebagai dosen karena diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui posting-an di akun Facebooknya.

"Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?" begitulah posting-an yang diunggah Sucipto pada 10 Juni 2019 lalu.

Sucipto Purnomo tak terima dinonaktifkan sebagai dosen oleh pihak kampus. Dia mempertanyakan pernyataan pihak rektorat Unnes yang menyebut status Facebook nya itu merupakan bentuk penghinaan kepada Presiden Jokowi.

Berikut ulasan dan kronologi penonaktifan Sucipto Purnomo:

Dinonaktifkan karena Dinilai Hina Jokowi

Doktor Sucipto Hadi Purnomo, pengajar di Universitas Negeri Semarang (Unnes) tiba-tiba dinonaktifkan sebagai dosen. Dosen Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni ini dianggap melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo lewat akun media sosial Facebook.

Sucipto dinonaktifkan mulai 12 Februari 2020 melalui Keputusan Rektor Unnes Nomor B/167/UN37/HK/2020. Alasan penonaktifan adalah agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Atas hal ini, Sucipto menjelaskan atas sanksi yang diterimanya. Semua berawal dari surat panggilan rektorat untuk menjadi saksi atas kasus dugaan plagiasi di Unnes dengan terlapor FR.

"Selasa, 11 Februari 2020 kemarin, saya dipanggil dan diperiksa. Saya tanya pemeriksaannya apa, ada SOP-nya enggak? Salah satunya saya dimintai keterangan terkait perkara tentang dugaan plagiasi saudara FR," kata Sucipto.

Sucipto lalu dijadwalkan diperiksa lanjutan di hari berikutnya. Namun pemeriksaan belum terjadi, ia sudah diskors.

"Pada Rabu, 12 Februari 2020 saya mendapat kabar kalau kampus menskors saya. Disampaikan ke saya Jumat, 14 Februari 2020. Saya kaget, ini kenapa ambil langkahnya cepat sekali," kata Sucipto.

Sucipto kemudian meminta penjelasan. Rektorat Unnes menyampaikan bahwa postingan di akun Facebook miliknya dianggap menghina Presiden Jokowi. Dalam unggahan pada 10 Juni 2019, Sucipto menulis Penghasilan anak-anak saya menurun drastis tahun ini. Apakah ini efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?

Postingan itu menurut Sucipto, tidak mempersoalkan apapun. Dan sebagai masyarakat akademik, ia mengajak Rektor Unnes untuk menggelar debat terbuka, membedah kalimat di media sosial itu.

"Ini kan masyarakat akademik, kenapa tidak dibuat saja debat terbuka dengan menghadirkan ahli bahasa juga ahli politik," kata Cipto.

Reaksi Rektor Unnes

2020 masukuniversitas.com

Sementara itu Rektor Unnes Fathur Rohman menyampaikan bahwa kampusnya sangat tegas terhadap postingan di media sosial yang diunggah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Apalagi jika postingan tersebut berisi penghinaan terhadap simbol negara.

"Pasal 218 ayat 1 RKHUP menyatakan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dapat dikenakan dipidana," katanya.

Ujaran kebencian dan penghinaan yang diunggah di media sosial juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi itu menurutnya merupakan upaya Unnes melaksanakan tugas pokok Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah peran dalam meneguhkan peradaban bangsa Indonesia.

"Kalau ada dosen yang mengunggah konten menghina presiden berarti yang bersangkutan tidak beradab," kata Fathur Rohman.

Dosen Unnes Mengadu ke Kemendikbud

Sucipto Hadi Purnomo telah mengadukan kasusnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Diketahui, Sucipto dianggap pihak kampus telah melakukan ujaran kebencian di media sosial terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini saya tempuh dulu keberatan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Karena secara administratif begitu, tetapi saya berharap bahwa jika ada pemeriksaan, pemeriksaan itu dilakukan secara imparsial," kata Sucipto, Rabu (19/2/2020).

Dia melihat ada indikasi yang mengarahkan kejanggalan akan penonaktifan dirinya. Mengingat sebelumnya ia juga pernah diperiksa oleh pihak kampus ihwal status di Facebook-nya itu. Saat itu, pihak kampus belum ada pembahasan substansial mengenai pernyataan dirinya di media sosial. Akan tetapi, kata dia, kampus langsung memberinya sanksi.

"Alasannya mulai dari SK kemudian yang dituliskan oleh Humas, kalau Humas kan menekan kalau saya itu melakukan penghinaan terhadap presiden," beber dia.

Sampai saat ini, dia menyampaikan bahwa belum ada tanggapan dari Kemendikbud. Hal ini cukup beralasan, mengingat dirinya baru mengirim nota keberatan tersebut kepada Mendikbud, Nadiem Makarim.

"Baru meluncur " katanya.

Disesalkan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Suaedy menilai pemberhentian dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo oleh rektornya dianggap kurang tepat.

"Ya itu seharusnya menjadi bagian dari kebebasan akademik. Kecuali jika terbukti itu hoaks yang melanggar hukum," tegas dia kala dihubungi, Rabu (19/2).

Suaedy menilai, apa yang dilakukan Rektor Unnes, Fathur Rokhman itu suatu tindakan yang bernapaskan otoritarianisme.

"Kalau tidak dibuktikan dulu (lewat hukum) ya salah, otoriter," tegasnya.