Merdeka.com - Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai langkah polisi tak menahan dua tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi, kurang tepat. Sebab menurut Fickar, keduanya berpotensi menghambat pengusutan kasus tersebut.

Fickar mengatakan, secara yuridis penahanan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik. Namun penahanan itu didasarkan dua pertimbangan.

Dua pertimbangan itu yakni alasan pertama objektif terkait ancaman hukuman yang disangkakan lima tahun lebih atau tindak pidana tertentu sebagai ditentukan KUHAP. Kedua secara subjektif adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bila tersangka melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Atas dua pertimbangan itu, Fickar menjelaskan bahwa penggunaan alasan subjektif yang dipakai penyidik biasanya bergantung pada kebijakan atasanya. Terlebih, kedua tersangka Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi merupakan orang yang memiliki jabatan dan keuangan cukup besar untuk lakukan pelanggaran.

"Sesuai dengan alasan subjektif keduanya semestinya ditahan, karena bisa dengan memanfaatkan jabatan dan kuasa uang untuk merusak atau menghilangkan barang bukti. Bahkan untuk melarikan diri maupun mengulangi perbuatan," ujar Abdul kepada merdeka.com, Kamis (27/8).

Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya kepolisian menahan kedua tersangka tersebut. Sebab dia menilai keduanya berpotensi melakukan pelanggaran dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki para tersangka.

Bahkan dia turut membandingkan pada proses perkara-perkara terkait tindak pindana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu melakukan penahanan terhadap para tersangka, sebagai upaya antisipasi hal-hal yang menghambat pengusutan kasus.

"Oleh karena itu pada waktu lalu, KPK akan selalu menahan para tersangkanya. Dan saya kira juga harus dilakukan penegak hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk selalu menahan tersangka kasus korupsi," tuturnya.

"Secara yuridis normatif menahan atau tidak menahan merupakan kewenangan subjektif, tetapi bisa jadi sangat mungkin respon alasan sosiologisnya yang paling kental. Misalnya ada jeruk makan jeruk, intervensi atau kepentingan lain termasuk kepentingan politis. Jadi ini memang ironi yang menimbulkan spekulasi ada diskriminasi di sana," sambungnya.