Merdeka.com - Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin mengungkapkan tiga syarat untuk memakzulkan kepala negara menurut Islam. Dia merujuk pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Politikus PKB Abdul Kadir Karding menyayangkan seorang tokoh mengutarakan pemakzulan di saat masyarakat menghadapi pandemi. Karding mengatakan, pernyataan tersebut cenderung absurd karena dilontarkan saat masyarakat butuh bersatu menghadapi pandemi Covid-19.

"Sehingga kalau ada isu atau usul pemakzulan itu saya kok tidak pada tempat dan proporsi yang tepat ya, sangat naif dan cenderung absurd kalau ada ide seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/6).

Kendati demikian menurut Karding sah saja dalam demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Hanya, waktunya yang tidak tepat.

"Bicara soal apa saja, tetapi masih koridor demokrasi sebenarnya itu boleh-boleh saja. Hanya saja, di suasana pandemi ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan, bahu membahu, saling memotivasi dan mendorong, bekerja sama," kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Sulit Makzulkan Jokowi

Selain itu, menurut Karding, sulit secara politik untuk memakzulkan presiden. Sebab, dukungan kepada Presiden Joko Widodo sangat kuat.

"Sangat sulit secara politik taruhlah yang dimakzulkan adalah Pak Jokowi karena di parlemen dan sebagainya begitu kuat dan kokoh," ujarnya.

"Jadi, saya kira, itu bagian-bagian untuk mencari perhatian sekaligus mengganggu jalannya konsolidasi negara untuk menghadapi negara yang berat ini," pungkasnya.

Din Bicara Pemakzulan

Diberitakan, Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin mengungkapkan, ada tiga syarat untuk memakzulkan kepala negara. Tiga syarat ini merujuk pada pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Syarat pertama, tidak adanya keadilan. Pemimpin bisa dimakzulkan bila tidak bisa berlaku adil, misalnya hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya.

"Prinsip freedom menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, kepemimpinan yang tidak adil terutama jika kepemimpinan itu membahayakan kepentingan bersama seperti melawan konstitusi," kata Din.

Syarat kedua, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu, ketika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Pemimpin tersebut juga tidak memberi ruang bagi dunia akademik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman akademik, pemberangusan mimbar akademik itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa," jelas Din.

Terakhir, pemimpin bisa dimakzulkan ketika dia kehilangan kewibawaan dan kemampuan memimpin, terutama dalam masa kritis. Terlebih, jika dalam situasi kritis, pemimpin mudah didikte atau ditekan orang di sekelilingnya atau pihak luar.

"Seorang pemimpin itu akan dilihat saat situasi kritis, bisakah dia memimpin? Maka oleh para ulama mengatakan bisa dimakzulkan jika seorang pemimpin tertekan oleh kekuatan-kekuatan lain, terdikte kekuatan-kekuatan lain, terdikte oleh orang baik warga atau orang terdekatnya untuk bisa menjalankan kepemimpinannya," papar Din.