Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal akibat menterinya tidak melaporkan data perkembangan harga beras di pasar. para menteri terlupa menyampaikan jika harga beras telah mengalami penurunan.

"Masalahnya siapa yang harus melapor, yang harus melapor kan banyak menteri teknis yang melapor. Jadi mungkin kondisi trennya sudah oke mungkin menteri sudah oke, begitu sensitif ingin tahu day to day. Temen-temen yang memonitor melaporkan, karena harga naik melapor, karena harga turun terlupakan melapor," kata Sofyan Djalil di Istana Bogor Jawa Barat, Minggu (15/3).

Menurutnya, Jokowi meminta laporan data harga beras secara detail. Saat ini telah terjadi penurunan harga beras di Tanah Air akibat panen raya.

"Presiden menginginkan naik atau turun dilaporkan. Sekarang kami akan melaporkan secara rutin. Telah terjadi penurunan 1000-1500 per kilogram. Itu sesuai yang kami harapkan ini panen raya sudah mulai masuk," terang dia.

Lebih lanjut, dia menyatakan berita baik terkait penurunan harga beras tidak perlu dilaporkan ke Jokowi. Namun, ternyata presiden menginginkan ada laporan data terbaru setiap saat.

"Yang harus melapor ya intinya pembantu presiden, dan semua harus melapor. Tetapi selama ini berita baik tidak perlu dilaporkan tetapi kini lupa terlaporkan, kalau berita ini harga beras naik segera kita laporkan. Itu inti masalahnya. Dari laporan tadi Pak Presiden inginkan berita apa pun dilaporkan sehingga beliau update," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Di dalam rapat yang dimulai pukul 18.00 WIB itu, Jokowi sempat meluapkan kekesalannya kepada para menteri akibat tidak diberi laporan perkembangan harga beras di pasar.

"Yang pertama saya akan berbicara mengenai masalah beras, setelah hasil operasi pasar dan penggelontoran raskin kira-kira minggu yang lalu belum pernah ada laporan sama sekali kepada saya mengenai perkembangan harga di pasar," kata Jokowi.