Merdeka.com - Kasus ujaran kebencian yang melibatkan, Maqbul Halim, eks juru bicara Danny Pomanto atau Mohammad Ramdhan Pomanto calon Walikota Makassar yang didiskualifikasi KPU Makassar beberapa waktu lalu akhirnya dilimpahkan oleh penyidik Polda Sulsel ke Kejari Makassar, Kamis (30/8).

Pelimpahannya ini setelah 57 hari ditahan di sel Mapolda Sulsel terkait kasus ujaran kebencian yang dilaporkan oleh Aksa Mahmud, owner Bosowa Grup.

Pelimpahan tersangka Maqbul Halim ini sudah masuk tahap 2 karena berkasnya dinyatakan P21. Bersama penyidik dari subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Maqbul Halim tiba di kantor Kejari Makassar langsung masuk ke ruang Kasubsi Penuntutan untuk pelimpahan. Dia didampingi enam pengacara.

Usai pelimpahan, tersangka yang dijerat UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pernyataannya di medsos Twitter menyebut nama Aksa Mahmud itu langsung dijebloskan ke sel Kejari Makassar. Untuk selanjutnya akan dibawa ke Rutan status titipan menunggu jadwal pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sekretaris tim pengacara tersangka Maqbul Halim, Ahmad Riyanto menjelaskan, proses hukum yang dijalani kliennya itu sebenarnya bergulir sejak musim Pilwalkot Makassar, Maret 2018 lalu.

Maqbul dijerat pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 U No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE ancaman 6 tahun penjara.

"Konten yang dilaporkan itu sebenarnya adalah jawaban dari hasil percakapan di Twitter antara Busranuddin Baso Tika dengan Maqbul Halim. Ada konten di situ Busranuddin Baso Tika menyuruh Danny Pomanto angkat bendera saja dan jadi tim sukses Appi-Cicu saja (Paslon Walikota Makassar nomor urut 1). Inilah yang dibalas oleh Maqbul Halim kalau Appi itu menantu Aksa Mahmud, keponakan Komjen Syafruddin dan keponakan Jusuf Kalla," kata Ahmad Riyanto.

Sementara tersangka Maqbul Halim yang sempat memberi keterangan kepada wartawan mengatakan, kasus yang menjeratnya ini sebenarnya tidak murni kriminal atau pidana. Melainkan sudah bercampur dengan politik yakni politik Pilkada Makassar tahun 2018.

"Pentersangkaan saya atau penahanan saya tidak bisa dipisahkan dari itu (politik Pilkada Makassar), tidak bisa dipisahkan dari kekalahan menantu Pak Aksa yaitu Appi," ujar Maqbul Halim.

Ditambahkan, dari awal dirinya berharap kepolisian mempertimbangkan aspek politik dalam perkara ini, namun nampaknya kepolisian tidak peduli dengan itu.