Merdeka.com - Masa jabatan Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar berakhir 8 Mei lalu. Posisi Danny Pomanto untuk sementara dipegang Iqbal Suhaeb hingga warga Makassar kembali dapatkan pemimpinnya hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 mendatang.

Dengan demikian, Iqbal yang sebelumnya Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel akan menjabat selama 20 bulan. Pelantikan Iqbal berlangsung di pelataran kantor balai kota Makassar, Senin (13/5) oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Hadir pula Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Iqbal mengatakan, segera akan menindaklanjuti instruksi gubernur dalam mengawal Makassar. Menurut dia, paling pertama akan dilakukannya sebagai pejabat Wali Kota Makassar adalah konsolidasi internal.

"Kita akan konsolidasi internal dulu, menyatukan visi dan misi semua ASN yang ada di lingkungan Pemkot Makassar supaya kita semua satu arah, satu persepsi," ujar Iqbal usai pelantikan.

Dia menjelaskan, salah satu isu nasional yang terkait Makassar dan membutuhkan satu persepsi yang sama, searah adalah dalam hal penanganan banjir. Dia melihat persoalan banjir itu tidak berdiri sendiri. Menurut dia, salah satu penyebabnya, saluran yang mampet, salurannya kecil, atau sedimentasi yang tinggi.

Namun dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri juga adalah perilaku masyarakat dalam mengelola kanal, selokan hingga menyebabkan banjir. Menurut dia, jangan sampai kanal dan selokan itu dianggap tempat sampah. Hal yang sama juga pada penanganan parkir liar dan pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pedistrian.

"Tidak boleh ada parkir liar di tempat umum, public space karena public space itu milik semua orang. Mana kala ada pedagang kaki lima atau parkir liar di atas public space berarti dia mengokupasi public space, mengambil hak-hak masyarakat. Nah itu yang harusnya kita samakan persepsi," tandas Iqbal Suhaeb.

Dia menegaskan, pemerintah mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk membangun trotoar. Itu bukan untuk parkir warga tertentu, hotel atau rumah makan. Itu tempat jalannya masyarakat jadi jangan sampai uang bermiliar habis untuk dinikmati oleh satu atau dua orang saja. Regulasinya sdh lengkap, hanya pengawasan saja dan ini yang akan diperketat. Harus diselesaikan secara multi sektor.

Dicontohkannya, di depan hotel di Jalan Haji Bau. Ada pedistrian bagus dan besar di situ dengan anggaran miliaran rupiah. Lalu tamu-tamu hotel parkir di situ.

"Sejak kapan dewan menyetujui pemerintah berikan dana untuk bangunkan tempat parkir buat hotel. Itu yang harus ditegakkan, kita tidak mau ada private menguasai barang publik seperti trotoar dan pedistrian," tandasnya.