Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dikresi reklamasi teluk Jakarta dinilai tak langgar Undang-undang

Dikresi reklamasi teluk Jakarta dinilai tak langgar Undang-undang The Indonesia Institute. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan, ruang inovasi dalam jabatan seorang pemimpin sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan, berdasarkan kewenangannya terkait kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara prosedural perundang-undangan.

Hal ini dikatakannya terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengklaim penggunaan diskresi dalam ketentuan kontribusi tambahan bagi para pengembang dalam proyek reklamasi teluk Jakarta.

"Dalam mencapai tujuan, sesuatu yang melanggar Undang-undang bisa dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Rumusannya adalah, jika sebuah keputusan bertentangan dengan UU, tapi kalau diberi kebijakan yang tepat maka akan tetap bisa mencapai tujuan," ujar Harjono dalam acara diskusi dengan tema 'Membedah Kebijakan Ahok: Inovasi vs Prosedur', di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6).

Harjono memberikan satu contoh mengenai penggunaan diskresi, mirip seperti yang dilakukan Ahok dalam kasus reklamasi dan kontribusi tambahan bagi para pengembang tersebut.

Dirinya mengibaratkan seorang polisi lalu lintas yang mengacuhkan lampu lalu lintas dalam mengatasi kemacetan di simpang jalan, karena dirinya lebih paham bahwa kondisi di lapangan saat itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme lampu lalu lintas tersebut.

"Contoh klasiknya, Polantas di perempatan jika menemukan kondisi lalu lintas yang amat crowded, walaupun lampunya merah dan kendaraan harus berhenti, tapi dia boleh mengatur lalu lintas tanpa menghiraukan lampu merah tersebut," ujar Harjono.

"Karena kan kewenangan di lapangan itu dia yang lebih paham. Maka inovasi polisi tersebut harus didukung, jika memang bisa membebaskan lalu lintas dari kemacetan yang parah di persimpangan jalan tersebut," katanya menambahkan.

Untuk itu, lanjut Harjono, di dalam suatu pemberian kewenangan kepada seseorang dalam sebuah jabatan, tujuannya itu tidak hanya untuk memilih orang yang bisa melaksanakan Undang-undang saja. Namun, manajerial skill dan ruang untuk pejabat tersebut berinovasi juga harus disediakan, guna mengukur kualitasnya sendiri sebagai seorang pemimpin.

"Karena kalau demikian, maka yang baik untuk memerintah pastinya hanya para sarjana hukum. Tapi kalau sebagai presiden atau gubernur, selain mampu melaksanakan amanat undang-undang, manajerial skill adalah hal yang juga sangat diharapkan ada pada diri mereka," ujar Harjono.

"Apa mungkin membangun Jakarta ini modalnya APBD dan prosedur saja? Kira-kira, sebagai modal gubernur cukup nggak? Nggak akan tercapai. Makanya ada suatu ruang yang mengatur bahwa sebagai manajer sebuah kota, dia juga harus diberi ruang untuk berinovasi," pungkasnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Saat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.

Baca Selengkapnya
Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang

Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang

Rencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung

Baca Selengkapnya
Ajengan Se-Cirebon Dukung Prabowo-Gibran, Tingkatkan Elektoral Target 60 Persen di Jabar

Ajengan Se-Cirebon Dukung Prabowo-Gibran, Tingkatkan Elektoral Target 60 Persen di Jabar

Bergabungnya para tokoh ini akan membawa dampak besar untuk meningkatkan elektoral.

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya