Dikresi reklamasi teluk Jakarta dinilai tak langgar Undang-undang

Kamis, 9 Juni 2016 23:03 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya
Dikresi reklamasi teluk Jakarta dinilai tak langgar Undang-undang The Indonesia Institute. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan, ruang inovasi dalam jabatan seorang pemimpin sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan, berdasarkan kewenangannya terkait kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara prosedural perundang-undangan.

Hal ini dikatakannya terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengklaim penggunaan diskresi dalam ketentuan kontribusi tambahan bagi para pengembang dalam proyek reklamasi teluk Jakarta.

"Dalam mencapai tujuan, sesuatu yang melanggar Undang-undang bisa dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Rumusannya adalah, jika sebuah keputusan bertentangan dengan UU, tapi kalau diberi kebijakan yang tepat maka akan tetap bisa mencapai tujuan," ujar Harjono dalam acara diskusi dengan tema 'Membedah Kebijakan Ahok: Inovasi vs Prosedur', di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6).

Harjono memberikan satu contoh mengenai penggunaan diskresi, mirip seperti yang dilakukan Ahok dalam kasus reklamasi dan kontribusi tambahan bagi para pengembang tersebut.

Dirinya mengibaratkan seorang polisi lalu lintas yang mengacuhkan lampu lalu lintas dalam mengatasi kemacetan di simpang jalan, karena dirinya lebih paham bahwa kondisi di lapangan saat itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme lampu lalu lintas tersebut.

"Contoh klasiknya, Polantas di perempatan jika menemukan kondisi lalu lintas yang amat crowded, walaupun lampunya merah dan kendaraan harus berhenti, tapi dia boleh mengatur lalu lintas tanpa menghiraukan lampu merah tersebut," ujar Harjono.

"Karena kan kewenangan di lapangan itu dia yang lebih paham. Maka inovasi polisi tersebut harus didukung, jika memang bisa membebaskan lalu lintas dari kemacetan yang parah di persimpangan jalan tersebut," katanya menambahkan.

Untuk itu, lanjut Harjono, di dalam suatu pemberian kewenangan kepada seseorang dalam sebuah jabatan, tujuannya itu tidak hanya untuk memilih orang yang bisa melaksanakan Undang-undang saja. Namun, manajerial skill dan ruang untuk pejabat tersebut berinovasi juga harus disediakan, guna mengukur kualitasnya sendiri sebagai seorang pemimpin.

"Karena kalau demikian, maka yang baik untuk memerintah pastinya hanya para sarjana hukum. Tapi kalau sebagai presiden atau gubernur, selain mampu melaksanakan amanat undang-undang, manajerial skill adalah hal yang juga sangat diharapkan ada pada diri mereka," ujar Harjono.

"Apa mungkin membangun Jakarta ini modalnya APBD dan prosedur saja? Kira-kira, sebagai modal gubernur cukup nggak? Nggak akan tercapai. Makanya ada suatu ruang yang mengatur bahwa sebagai manajer sebuah kota, dia juga harus diberi ruang untuk berinovasi," pungkasnya. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Reklamasi Teluk Jakarta
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini