Merdeka.com - Pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Pelimpahan tersangka kasus diduga ingin mengubah ideologi Pancasila ke khilafah beserta barang bukti itu setelah polisi merampungkan berkas perkara atau P21.

"Nanti akan diserahkan kepada jaksa dalam proses persidangannya di pengadilan negeri Bekasi," kata Kasubdit Kamneg AKBP Liston Marpaung di Polda Metro Jaya, Senin (3/10).

Pantauan merdeka.com di Mapolda Metro Jaya, Abdul Qadir dibawa menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan ketat polisi bersenjata. Sebelum diserahkan ke Kejari Bekasi, tersangka telah menjalani kesehatan terlebih dahulu berupa tes swab.

"Semua sudah menjalani tes kesehatan, swab Alhamdulillah sehat dan tidak ada yang positif," ujar dia.

Selain Abdul Qadir, polisi menyerahkan sembilan tersangka lain yang juga anggota Khilafatul Muslimin ke Kejari Bekasi. Sembilan tersangka itu adalah Muhammad Hidayat, Imbron Najib, Suryadi Wironegoro, Nurdin, Muhammad Hasan Albana, Faisol, Hadwiyanto Moerniadon, Abdul Azis, Indra Fauzi.

Para tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Para tersangka sebelumnya ditangkap di sejumlah tempat seperti di Bandarlampung, Bekasi dan Medan.

Berkas Rampung

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi sebelumnya mengatakan berkas kasus Khilafatul Muslimin dinyatakan lengkap pada Kamis (29/9). Sehingga pihaknya akan segera melakukan pelimpahan tahap 2.

"Kami sudah menerima P21 dari Kejari Bekasi atas pekara Khilafatul Muslimin, seluruh tersangka dan barang bukti akan segera kami serahkan," ujar Hengki dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Mengulas kembali, penangkapan organisasi ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video itu tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa dan anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa warna hijau.

Khilafatul Muslimin Ormas Menyimpang

Polisi menegaskan seluruh kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin dilarang. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Khilafatul Muslimin adalah organisasi yang menyimpang.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Khilafatul Muslimin telah menyimpang. Ma'ruf menegaskan kelompok Khilafatul Muslimin menyimpang dari falsafah bangsa.

"Saya kira sudah jelas, responsnya itu dia itu menyimpang karena kita di Indonesia itu sudah ada kesepakatan, kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik, NKRI, itu sudah final," kata Ma'ruf kepada wartawan seperti dalam rekaman audio yang diberikan Setwares, Rabu (22/6).

Sementara itu Polda Metro Jaya melarang seluruh kegiatan Khilafatul Muslimin. Keberadaan Khilafatul Muslimin dinyatakan telah melanggar hukum.

"Tentu kan dengan penyampaian Polda Metro Jaya kemarin, kita sudah memerintahkan jajaran untuk tidak ada lagi kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin di wilayah Polda Metro Jaya, tidak ada lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Rabu (22/6).