Dijanjikan kerja di restoran, ABG Sukabumi dijual jadi PSK

Merdeka.com - Sejak Januari hingga September 2013 ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi mengungkap 28 kasus human trafficking atau perdagangan manusia di wilayahnya. 60 Persen lebih kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur atau 18 tahun ke bawah.

Di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Sukabumi berada di urutan ketiga setelah Indramayu dan Kota Bandung dalam kasus perdagangan manusia. Dari data P2TP2A Kabupaten Sukabumi, para anak baru gede (ABG) itu sebagian besar dijual di tempat-tempat hiburan malam di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Bahkan ada juga beberapa kasus ABG yang dijual ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

"Tingginya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sukabumi tidak lagi disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi tren masyarakat yang konsumtif. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, karena kabupaten ini masyarakatnya sudah sangat konsumtif dan hedonis," ujar Ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi, Elis Nurbaeti dalam sebuah pembicaraan di kantornya di Jalan Raya Cisaat, Sukabumi, Jumat (13/9) lalu.

Menurut Elis, perdagangan manusia tidak melulu harus penjualan wanita atau anak-anak untuk jadi pekerja seks komersil, pengiriman TKW ilegal yang berujung pada penyiksaan dan perbudakan adalah bentuk lain human trafficking. Meski demikian, kasus ABG yang dijadikan pekerja seks komersil atau jadi penghibur tamu tempat hiburan malam mendominasi di Kabupaten Sukabumi.

"Sebagian besar kasus yang kita temui, para korban yang rata-rata di bawah umur ini awalnya dijanjikan kerja jadi pelayan restoran, tetapi setelah sampai di lokasi ternyata dijual di tempat hiburan malam," terang Elis.

Gadis-gadis cilik yang masih di bawah umur ini, kata Elis, banyak yang dijual ke Batam, Riau, Bangka Belitung, Sorong, hingga Malaysia dan Brunei Darussalam.

"Faktor pendidikan juga sangat besar pengaruhnya. Rata-rata mereka hanya tamatan SD. Mereka jadi korban perdagangan manusia, tetapi mereka kadang tidak sadar akan hal itu," terangnya.

Tidak mudah juga untuk mengungkap kasus perdagangan manusia terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Sebagian besar korban dan keluarganya menganggap, kalau toh mereka dijual, hal itu adalah sebuah aib.

"Jadi banyak yang tidak mau lapor karena malu. Belum lagi ada faktor ekonomi, dimana si anak itu terkadang menjadi tulang punggung keluarga. Banyak kendala di lapangan yang membuat kasus seperti ini sulit untuk diungkap," terangnya.

Lanjut Elis, untuk memberantas kasus ini perlu dukungan dari seluruh pihak dan anggaran yang cukup besar karena untuk menjemput korban perdagangan manusia yang berada di luar daerah membutuhkan biaya yang tinggi. Bahkan, pihaknya pernah ke Malaysia ternyata cukup banyak warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban perdagangan manusia, tetapi untuk memulangkannya harus ditebus.

"Kami juga sudah melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Sukabumi dan pihak legislatif setuju akan membantu menambah anggaran untuk pemberantasan perdagangan manusia," kata Elis.