Dijadikan nama kampung, Surya Paloh bangun SD di Raja Ampat

Merdeka.com - Setelah namanya dinobatkan menggantikan nama Kampung Marandan Weser dan Way Weser, Raja Ampat, Papua Barat, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertekad memajukan kedua kampung yang kini bernama Surya Paloh Tunduwe tersebut.

Rencananya, Surya pertama kali akan membangun sebuah Sekolah Dasar (SD) dengan kapasitas 12 kelas.

"Dalam beberapa bulan ke depan semoga telah dibangun. Kita berharap pemerintah daerah mendukung dengan menyiapkan tenaga pengajar. Tapi jika tidak, kader-kader NasDem yang akan mengajar di sini," ujar Surya seusai peletakan batu pertama pembangunan SD di Kampung Surya Paloh Tunduwe, Raja Ampat, Papua Barat, seperti dikutip Antara Kamis (31/10).

Lebih lanjut, Surya berharap, dengan keberadaan sekolah yang diberi nama SD Restorasi itu, nantinya anak-anak di pulau tersebut maupun pulau-pulau lain di sekitarnya, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Dengan begitu, kehidupan masyarakat setempat bisa lebih maju dan berkembang," tandas Surya.

Selain membangun SD, Surya juga akan mendirikan sejumlah rumah tradisional setempat lengkap dengan sarana kamar mandi (MCK) serta sumur pompa air bersih yang memadai.

"Semua itu akan dimanfaatkan warga setempat dan sudah barang tentu dapat disewakan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hasil sewa rumah-rumah tradisional itu akan menjadi kas kampung, yang akan digunakan untuk kepentingan bersama warga di sini," jelas Surya dengan bersemangat.

Di kampung yang dihuni 73 kepala keluarga atau sekitar 550 jiwa itu, Surya juga berencana mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam.

"Keberadaan koperasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Saya juga akan berikan bantuan sebagai modal awalnya," kata Surya disambut tepuk tangan antusias warga.

Kepala Kampung Surya Paloh Tunduwe, Leopold Pariri, menyambut baik langkah Surya tersebut. Dia mengatakan, ratusan warga yang sudah 15 tahun bermukim di Pulau Marandan Weser dan Way Weser tidak pernah mendapat bantuan apapun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Pemprov Papua Barat maupun pemerintah pusat.