Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat mencabut izin empat perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut. Keputusan itu diambil setelah melakukan evaluasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Februari 2021.

Wakil Bupati Sorong Suka Harjono dalam rapat tindak lanjut bersama KPK dan Pemerintah Provinsi Papua Barat secara daring Rabu (21/4) menjelaskan, sesuai arahan Bupati Sorong akan diterbitkan SK pencabutan izin empat perusahaan, yakni PT IKL dengan luas konsesi 34.400 hektare, PT PLA dengan luas konsesi 15.631 hektare, PT CPP dengan luas konsesi 15.671 hektare, dan PTSAS dengan luas konsesi 40.000 hektare.

Dia mengatakan bahwa pencabutan izin empat perusahaan kelapa sawit tersebut akan dikeluarkan sebelum 30 April 2021, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ada tiga perusahaan pula yang dalam pantauan, tetapi sebelum dicabut namun didahului surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan mempertimbangkan kondisi di lapangan," ujar Suka Harjono seperti dikutip Antara.

KPK mendorong pelaksanaan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang telah disepakati pada 25 Februari 2021 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V, Dian Patria yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa dari evaluasi sejak 25 Februari lalu, sudah jelas potret ketidakpatuhan 24 izin perkebunan untuk ditindaklanjuti oleh pemberi izin termasuk di Kabupaten Sorong.

"Artinya, kalau sudah jelas ada pelanggaran, siapa pun penerbit izinnya, tentunya para bupati tinggal melanjutkan kesepakatan-kesepakatan itu," ujarnya pula.

Ditambahkan kesepakatan pada saat itu, ada enam perusahaan yang akan dilakukan pencabutan izinnya dengan penerbitan SK bupati dalam kurun waktu 30 hari termasuk empat perusahaan di Kabupaten Sorong.