Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diduga terlibat korupsi, Plt gubernur Sumut dituntut mundur

Diduga terlibat korupsi, Plt gubernur Sumut dituntut mundur ilustrasi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Solidaritas Dewan Penyelamat Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar Kemendagri mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Plt Gubernur Sumatera Gatot Pujo Nugroho.

"Kami minta mendagri mencopot Gatot sebagai Plt," kata kordinator aksi Tongam Freddy Siregar saat orasi di depan Kemendagri, Selasa (12/2).

Menurut demonstran, Gatot menerima suap miliaran atas mutasi 15 pejabat eselon II dan melakukan pungutan liar dari bantuan daerah bawahan (BDB). Selain itu, demonstran juga menganggap Gatot memanipulasi dana APBD 2013.

Tongam mengatakan, pemerintah Sumatera Utara telah gagal total terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang tidak populis dan tidak memihak bagi rakyat. "Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang dilakukan dia semisal pada 29 Oktober 2012 melantik 15 pejabat baru eselon II di jajaran pemerintahan Sumatera Utara, itu jelas bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri. No.800/5335.SJ," ujarnya.

Setelah berunjuk rasa di Kemendagri, massa juga mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan kasus yang sama.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Herry ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau, Rabu, 9 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras

Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras

Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.

Baca Selengkapnya
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi  Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
FOTO: Geruduk KPU, Ratusan Pengunjuk Rasa Tolak Hasil Pemilu yang Diduga Penuh Kecurangan

FOTO: Geruduk KPU, Ratusan Pengunjuk Rasa Tolak Hasil Pemilu yang Diduga Penuh Kecurangan

Pengunjuk rasa juga menuntut seluruh komisioner KPU agar dipecat karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu yang diduga penuh kecurangan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Senyum Gubernur Maluku Utara Saat Ditahan KPK Terkait Suap Proyek Infrastruktur

FOTO: Senyum Gubernur Maluku Utara Saat Ditahan KPK Terkait Suap Proyek Infrastruktur

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba diduga menerima uang panas senilai Rp2,2 miliar.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Pj Gubernur DKI Heru dianggap tidak mampu menjamin keamanan para pesepeda di ibu kota

Baca Selengkapnya
93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!

93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!

KPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gubernur Malut Lakukan Pungli ke ASN untuk Masuk Pemprov Maluku Utara

VIDEO: Gubernur Malut Lakukan Pungli ke ASN untuk Masuk Pemprov Maluku Utara

Korupsi juga dilakukan terkait proyek-proyek pembangunan di Pemprov Maluku Utara

Baca Selengkapnya