Merdeka.com - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memanggil Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla setempat, Jhon Krisli. Jhon diduga minta bantuan dana kampanye.

"Kami ingin mengklarifikasi apakah dugaan permintaan bantuan tim sukses tersebut kepada perusahaan mengatasnamakan jabatan pimpinan DPRD Kotim. Sayangnya yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan," kata Ketua Panwaslu Kotim Salim Basyaib di Sampit, seperti dikutip dari Antara, Senin (14/7).

Sepekan terakhir beredar di masyarakat foto surat berkop DPRD Kotim dilengkapi stempel yang intinya permohonan bantuan dana operasional untuk tim relawan pemenangan Jokowi - JK Kecamatan Tualan Hulu.

Surat tertanggal 26 Juni 2014 itu dilengkapi tanda tangan mengatasnamakan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli. Surat yang ditulis tangan itu ditujukan kepada pimpinan PT Hutan Sawit Lestari, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Tualan Hulu.

Jhon Krisli yang juga Ketua DPC PDIP Kotim sudah membantah surat tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Dia bahkan mengancam akan membawa masalah itu ke jalur hukum terkait pencemaran nama baik. Namun, belum diketahui alasan Jhon Krisli terkait ketidakhadirannya ke Panwaslu Kotim.

Panwaslu memanggil Jhon Krisli untuk datang ke kantor Panwaslu Kotim pada pukul 14.00 WIB, namun meski ditunggu hingga sore hari, politikus muda tersebut tidak juga datang ke kantor Panwaslu.

Panwaslu akhirnya memutuskan melayangkan surat panggilan kedua untuk Jhon Krisli agar hadir ke Panwaslu Kotim pada Selasa pukul 10.00 WIB. Panwaslu berharap Jhon Krisli bersedia datang untuk memberikan klarifikasi.

"Kalau tidak juga datang, kami akan kembali mengirim surat ketiga. Jika tidak datang juga, kami akan melaporkan masalah ini kepada Bawaslu Provinsi Kalteng. Nanti akan kita lihat apakah ini ada arah pelanggaran pemilu atau pidana umum. Kami hanya menelusuri dugaan pelanggaran pemilunya," ucap Salim.

Panwaslu juga mencoba menelusuri laporan dana kampanye yang dilaporkan di tingkat pusat untuk mengetahui apakah ada petunjuk terkait masalah ini sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

"Kami berharap yang bersangkutan bisa datang supaya semuanya bisa jelas. Kalau tidak terbukti, kan ini juga bagus untuk penegasan bahwa semua itu tidak benar. Tapi kalau terbukti, kami akan proses terkait dugaan pelanggaran pemilunya," jelas Salim.

Pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu diikuti dua kandidat yaitu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Hasil resmi baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang.