Merdeka.com - Mutasi dan rotasi beberapa pejabat dilakukan Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, diduga menabrak aturan. Sebab, dari 246 aparatur sipil negara (ASN) digeser, tujuh di antaranya belum genap dua tahun menjabat.

Hal ini bertentangan dengan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Disebutkan jabatan pimpinan tinggi (JPT) adalah sekretaris daerah dan kepala dinas di tingkat provinsi dan atau kota/kabupaten. Jika belum genap dua tahun menjabat, maka JPT tidak bisa dimutasi sebelum dua tahun menjabat. "Faktanya ada tujuh pejabat yang dimutasi sebelum dua tahun. Sebut saja Bu Etty Suryahati dan Pak Sri Utomo yang dimutasi," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Selasa (23/8).

Hendrik menyatakan, jika mutasi dilakukan secara aturan maka tidak masalah. Dan siapapun ditempatkan buat menjabat selama berkompeten maka tidak ada menimbulkan kemelut. "Yang salah bukan penempatan orangnya, tetapi prosedurnya,”ujar Hendrik.

Menurut Hendrik, fakta itu bisa menimbulkan prahara bagi Depok. Sebab, kesalahan prosedur itu bisa berujung pada pencopotan Idris dari jabatannya saat ini. "Kami mengingatkan agar aturan yang ada tidak dilanggar. Sanksinya bisa sampai pemecatan bahkan. Inilah yang harusnya diperhatikan oleh walikota. DPRD hanya berfungsi mengawasi dalam hal ini mengenai prosedur yang diambil walikota," ucap Hendrik.

Meski demikian, Idris berkeras keputusannya melakukan mutasi sudah sesuai aturan. Dikatakan dia, dasar pergeseran anak buahnya adalah Undang-Undang Nomor 8/2014. Dalam beleid itu dijelaskan, pemerintahan terpilih bisa melakukan mutasi setelah enam bulan dilantik. Dia menepis tudingan tindakannya penuh muatan politis. "Kalau ada yang dijadikan staf ahli bukan berarti dibuang. Ini stigma yang salah," kata Idris.

(mdk/ary)