Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Sumatera Selatan, menetapkan Ketua dan 2 anggota Bawaslu Prabumulih sebagai tersangka korupsi dana hibah Pilkada dengan kerugian negara Rp1,8 miliar. Ketiganya langsung ditahan.

Tersangka yang ditahan yakni HJ yang menjabat Ketua Bawaslu Prabumulih periode 2018-2023, serta anggotanya MIR dan IS. Mereka masih aktif dalam jabatannya.

Kepala Kejari Prabumulih Roy Riady mengungkapkan, ketiganya resmi ditetapkan tersangka karena penyidik melengkapi pemeriksaan dan alat bukti atas dugaan tipikor dana hibah pilkada berasal dari APBD Prabumulih tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp5,7 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel, ditemukan dana yang diduga disalahgunakan.

Pertanggungjawaban Fiktif

Dia menjelaskan, para tersangka melakukan korupsi dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana hibah

"Hari ini kami tetapkan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Prabumulih sebagai tersangka. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.834.093.068," ungkap Roy, Rabu (23/11).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, HJ, MIR dan IS ditahan di Rutan Kelas IIB Prabumulih. "Mulai hari ini kita lakukan penahanan dan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.