Merdeka.com - Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah melaporkan penyelenggaraan event MXGP Semarang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan itu karena ada dugaan salah satu panitia acara MXGP 2019 tidak melakukan penyusunan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Dana yang dipakai senilai Rp 18 miliar dari hibah Pemkot.

"Harusnya belum bisa. Apalagi laporan tahun lalu belum jelas, tapi kok malah digelar lagi. Harusnya laporan tahun lalu diselesaikan lebih dulu, baru digelar lagi," kata Ketua IMI Jateng, Kadarusman di Semarang, Jumat (2/8).

Dia menyebut bahwa pihaknya sengaja tidak merekomendasi pelaksanaan MXGP 2019 di Semarang. Meski even balapan motor trail itu tetap digelar pada 12-13 Juli. Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor 2272 Tahun 2018 menyatakan Pemda tidak memberikan izin even Internasional itu tanpa persetujuan pengurus IMI.

"Makanya kami laporkan ke KPK. Kami minta KPK untuk menyelidiki kasus penggunaan dana MXGP," ujarnya.

Diketahui bahwa pihaknya sempat mendapat laporan pertanggungjawaban soal MXGP Semarang 2018. Namun ada dugaan laporan itu banyak pengeluaran fiktif, oleh sebab itu, dia meminta untuk perbaikan laporan.

"Sudah setahun terakhir laporan tidak diserahkan lagi. Ada sekitar Rp 10 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Tentunya kami minta KPK untuk turun tangan," jelasnya.

Proses pelaporannya sudah disampaikan kepada KPK di Jakarta pada 18 Juli kemarin. "Saya sendiri yang menyerahkan kepada perwakilan KPK," ujarnya.

Di sisi lain, MXGP 2019 di Semarang digelar sesuai rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). "Jadi ada dugaan SPJ penggunaan dana MXGP 2019 sudah semerawut sejak tahun lalu," tutup Kadarusman.