Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menetapkan tiga anggota dan dua staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Rawas Utara (Muratara) sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana hibah sebesar Rp9,2 miliar. Kelimanya langsung ditahan.

Ketiga anggota Bawaslu Muratara yang menjadi tersangka yakni MW, Ketua Bawaslu Muratara sekaligus Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa; MA, anggota sekaligus Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; serta PL anggota dan Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi. Dua tersangka lagi yakni SZ selaku Bendahara dan KR staf Bendahara Bawaslu Muratara.

Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni mengungkapkan, para tersangka sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Kamis (7/4) pagi. Lima jam kemudian, status mereka dinaikkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuklinggau.

"Benar, tiga anggota dan dua pegawai Bawaslu Muratara jadi tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan," ungkap Yuriza.

Kerugian Rp2,5 Miliar

Dia menjelaskan, kasus yang menjerat tersangka adalah dugaan penyelewengan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Muratara anggaran 2019 dan 2022. Total anggaran mencapai Rp9,2 miliar, sedangkan kerugian negara berdasarkan audit BPKP Sumsel sebesar Rp2.514.800.079.

"Untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan kembali," ujarnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU Nomod 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.