Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara Hari Desa Nasional di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3). Mega hadir bersama sejumlah pejabat lainnya pukul 13.00 WIB.

Presiden RI ke-5 itu terlihat mengenakan pakaian serba merah. Megawati menyapa para hadirin di lokasi dengan melambaikan tangan.

Peserta acara menyambut riuh kedatangan Mega hingga berteriak 'i love you'. Mereka terus memotret putri Bung Karno itu.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu nampak duduk tengah. Di sebelahnya ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Terlihat pula Anggota Komisi I DPR Utut adianto, Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga dan Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar.

Dalam acara ini, tiga organisasi desa menuntut agar 10 persen APBN bisa disalurkan ke desa. Tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyebut, pihaknya meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.

"Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN," kata dia dalam sambutannya di acara Hari Desa di Parkir Timur Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (19/3).

Menurut Surta, sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia. Tujuannya agar rakyat tidak selalu merantau ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.

"Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," katanya.

Selain itu, Surta menuntut agar pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada 15 Februari. "Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar Hari Desa harus ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Surta meminta agar tiga organisasi dari desa menuntut pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkades sesuai jadwal pada 2023.

“7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap dan harus pilkades dilaksanakan," tutupnya.