Merdeka.com - Mantan Kepala Kantor Sandi Kota Medan, A Guntur Siregar, dituntut dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) karena diduga melakukan korupsi pengadaan handy talky pada tahun anggaran 2014. Direktur PT Asrijes Asber Silitonga, rekanan pada proyek yang merugikan negara Rp1,2 miliar itu, juga dituntut dengan hukuman serupa.

"Kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan," kata Jaksa penuntut umum (JPU) Irgi Fauzan Hasibuan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (20/6).

Bukan hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp1,24 miliar. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

"Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan korupsi, sedangkan hal yang meringankan kedua terdakwa bersikap sopan terus terang dan mengakui perbuatannya," ujar Irgi.

Tak Sesuai Spesifikasi

Dalam dakwaan, kedua terdakwa diduga melakukan korupsi pengadaan handy talky merek Motorola Type GP328 sebanyak 2.001 unit pada Kantor Sandi Daerah Kota Medan tahun anggaran 2014 yang merugikan negara Rp1,2 miliar.

Proyek bermula pada tahun 2014, Kantor Sandi Daerah Kota Medan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp7.163.580.000 untuk pengadaan handy talkie. Kemudian, pada 13 November 2014 terdakwa Asber Silitonga mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Guntur Siregar selaku pengguna anggaran yang merangkap pelaksana tugas pejabat pembuat komitmen.

Selanjutnya, Guntur Siregar menyetujui pembayaran uang muka tersebut ke Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Medan dan dicairkan dana sebesar Rp1.423.561.400 atau 20 persen dari nilai kontrak sebesar Rp7.117.807.000.

Namun, handy talky itu tidak sesuai spesifikasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak. Akibat perbuatan kedua terdakwa, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp1.274.734.526 sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara (Sumut) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut.