Dibentuk Jokowi 2016, Badan Restorasi Gambut Terancam Dibubarkan

Kamis, 16 Juli 2020 13:09 Reporter : Merdeka
Dibentuk Jokowi 2016, Badan Restorasi Gambut Terancam Dibubarkan Moeldoko. ©2020 Dokumen Kantor Staf Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana membubarkan 18 lembaga negara untuk efisiensi anggaran. Lembaga yang dibubarkan adalah yang dibentuk di bawah payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).

"Tapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi. Agar tidak gede banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimum," jelas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantornya, Selasa 14 Juli 2020.

Moeldoko mengungkap ada tiga lembaga yang kini masuk dalam daftar kajian pemerintah apakah akan dibubarkan atau digabung ke kementerian/lembaga yang memiliki tugas serupa. Tiga lembaga itu yakni, Badan Restorasi Gambut (BRG), Komisi Usia Lanjut, dan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

BRG sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jokowi pada 6 Januari 2016, melalui Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Sejak dibentuk, BRG dipimpin oleh Nazir Foead.

Dilansir dari situs resmi BRG, Kamis (16/7/2020), lembaga non-struktural tersebut memiliki tugas untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BRG juga ditugaskan mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi ekosistem gambut seluas dua juta hektare.

Ada 7 provinsi yang menjadi target restorasi BRG antara lain, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Lokasi-lokasi yang menjadi cakupan BRG ini merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan lain.

BRG meminta dana Rp10,59 triliun untuk melakukan program restorasi gambut dari 2016 hingga 2020. Adapun kebutuhan belanja aparatur selama 2016-2020 diproyeksikan sebesar Rp298 miliar. Dengan begitu, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan program restorasi gambut 2016-2020 sebesar Rp10,93 triliun.

Moeldoko mengatakan bahwa sejauh ini BRG memang berperan besar menangani restorasi gambut. Kendati begitu, ada beberapa tupoksi BRG yang dinilai beririsan dengan kementerian/lembaga lain

"Tapi nanti juga akan dilihat, BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian," katanya. [ded]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini