Merdeka.com - Masa pandemi membuat sebagian aktivitas terpaksa dihentikan. Kegiatan berkerumun dan mengumpulkan massa di tempat umum juga dilarang.

Termasuk demo buruh yang setiap tanggal 1 Mei diperingati. Kelompok buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) memilih untuk meramaikan media sosial untuk memperingati hari buruh.

Sekretaris Jenderal ASPI Indonesia, Sabda Pranawa Djati mengatakan pihaknya menggerakkan massa untuk menaikkan tuntutan di media sosial, baik itu melalui paltform Twitter, Facebook maupun Instagram.

"Hari ini dari ASPI kebetulan tidak turun (aksi). Iya kita lewat media sosial, mulai pukul 04.00 tadi subuh kemudian jam 10.00," katanya kepada Liputan6.com, Jumat (1/5).

Sabda mengatakan, ada beberapa isu yang diusung oleh ASPI dalam momentum hari buruh saat ini. Misalnya mengenai penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang kendati di masa pandemi masih ngotot dibahas oleh DPR RI.

"Ada beberapa isu, tolak RUU Cipta Kerja, kemudian cegah PHK, kemudian batalkan Kartu Prakerja, kemudian selamatkan uang rakyat, yang terakhir liburkan buruh dan berikan upah secara penuh," ucapnya.

Sabda menjelaskan, selama ini masih ada buruh di sektor industri yang dikecualikan untuk beroperasi masih bekerja. Padahal mestinya di luar delapan sektor industri tidak boleh beroperasi karena pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah.

"Alasan perusahaan karena masih mau mengejar produksinya ya. Kemudian adanya surat dari Menteri Perindustrian itu loh yang mengizinkan industri untuk beroperasi," katanya.

Menurut dia itu menjadi rancu karena di satu sisi Pemerintah Daerah tengah menetapkan PSBB yang mewajibkan aktivitas industri untuk dihentikan kecuali sektor yang dikecualikan. Namun di sisi lain sektor industri yang tidak dikecualikan masih tetap beroperasi atas surat tersebut.

Tolak Kartu Prakerja

Dalam seruan yang dilayangkan secara massal oleh buruh melalui media sosial, kata Sabda pihkanya juga meminta pemerintah untuk membatalkan kartu prakerja. Menurut dia, dengan anggaran sekian triliun rupiah mestinya dialihkan untuk bebatuan langsung di tengah pandemi Corona.

"Enggak tepat aja mas. Kita gak tau kan awlanya teknisnya seperti apa kan dipaksakan keluar di tengah wabah seperti ini. Dan ternyata itu kan bukan bantuan langsung bagi masyarakat atau korban PKH ya," ungkapnya.

Sabda pun lebih menyesalkan lagi manakala ternyata program tersebut dicurigai ada permainan dengan oknum mantan staf khusus presiden.

"Terkait dengan penunjukan para aplikator itu ya," ucapnya.

Kartu Prakerja untuk saat ini dinilai tidak tepat, pasalnya rakyat butuh makan bukan pelatihan online. Sementara pelatihan online yang tersedia di Kartu Prakerja bisa didapatkan di platform lain dengan model gratis.

"Udah banyak di YouTube itu," ungkapnya.

"Sebaiknya untuk bantuan langsung, kemudian juga untuk jejaring pengaman karena ada korban PHK yang selama ini belum mendapat pekerjaan bisa diberikan jaring pengaman dulu lah," sambung Sabda.

Reporter: Yopi Makdori