Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 2.890,65 hektare kepada masyarakat di Madiun, Tulung Agung dan Tuban, Provinsi Jawa Timur. Nantinya, warga setempat bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk bertani.

"Sekarang ini sudah 35 tahun, tenang (jangka waktu izin). Tugas saudara-saudara sekarang adalah bekerja keras agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat mensejahterakan bagi kita semuanya," ungkap Jokowi di Madiun, Senin (6/11).

Jokowi menambahkan, nantinya pemerintah akan mengawasi pemanfaatan lahan secara berkala yakni tiap enam bulan hingga satu tahun.

Pembagian surat keputusan tersebut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dimana mencakup dalam lima gabungan kelompok tani yaitu kepada LMDH Sumber Lestari, Tulung Agung seluas 663 hektare bagi 928 KK, LMPSDH Wonoreso, Madiun seluas 520hektar untuk 58KK, dan LMPSDH Ngudiwaluyo, Dungus 1.300 hektare untuk 354 KK.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga membagikan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rizki Abadi, Madiun seluas 297 hektare untuk 185 KK dan LMDH Ngimbang Makmur, Tuban 77,25 hektare untuk 147 kk.

"Silakan mau ditanami coklat silakan, ada yang disampaikan Pak Gubernur tanam iles-iles. Kalau cocok silakan, itu bagus untuk ekspor tapi harus dirawat," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan kepada warga yang hendak mengagunkan SK ke bank untuk menghitung dengan teliti sehingga dapat mengembalikan angsuran. Jika lahan tak dimanfaatkan dengan baik, Jokowi tidak segan-segan menarik kembali SK tersebut.

"Nanti saat kita cek tanah yang sudah diberikan ini produktif dan ditanami, menghasilkan, semakin itu produktif, semakin itu menghasilkan, bapak ibu akan kita siapkan lagi untuk diberikan tambahan lagi. Tapi tadi di depan janjian kalau tidak produktif, ditelantarkan, maka akan dicabut," tegas Jokowi seperti diberitakan Antara.