Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) Hambalang, Bogor membuat banyak pihak yang mencibir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, banyak pihak yang menuding lembaga anti-rasuah ini rentan terhadap intervensi dari pemerintah karena belum juga menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Saat berpidato pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013, Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan lembaganya tidak bisa diintervensi siapa pun. Sebab, pihaknya memiliki prosedur maupun aturan hukum dalam melakukan penahanan terhadap terduga koruptor.

"KPK tidak bisa terpengaruh dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun juga. KPK juga tidak bisa dipaksa, kenapa si A ditangkap ke si B tidak. Kami sampaikan, segala sesuatu ada prosedur dan aturan hukumnya. Kita semua sama kedudukannya di mata hukum tidak peduli keluarganya siapa," tandasnya dalam acara di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12). Acara dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri.

Abraham juga mengakui, dalam perjalanannya banyak yang menuntut KPK menjadi malaikat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Seperti menunda penahanan terhadap seorang terduga koruptor karena memiliki tanggungan keluarga, atau tidak menahan orang dekat atau saudara-saudaranya.

Tapi, ia kembali menegaskan, dalam melakukan kebijakan, atau memberikan hukuman terhadap seseorang, KPK tidak memiliki niat jahat atau menyimpan rasa dendam terhadap pihak tertentu.

"Tidak ada dendam atau niatan jahat dari kami dalam memutus seseorang menjadi tersangka," tegasnya.

Dalam bekerja, Abraham menyebut KPK terus memegang teguh tiga prinsip dasar, yakni mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan independen dalam menjalankan tugasnya. KPK pun juga melakukan kerja sama dengan lembaga negara maupun kementerian guna melakukan pencegahan korupsi.

"Kesadaran akan resiko korupsi harus kita tingkatkan, bagi pemerintah, perusahaan maupun individu," pungkasnya.