Di Depan Prajurit TNI/Polri, Wapres JK Bilang 'Balas KKB Tidak Melanggar HAM'
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan TNI dan Polri agar tegas dan membalas aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membunuh Briptu Hedar di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua. Menurutnya, sikap TNI dan Polri untuk membalas para KKB bukanlah pelanggaran HAM.
"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM. Bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," kata JK saat memberikan pembekalan dalam rangka kegiatan bersama (PKB) Kejuangan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan Sespimmen Polri tahun 2019 di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
Bicara soal HAM, menilai menjelaskan negara yang paling melanggar HAM di dunia adalah Amerika. Sebab negeri Paman Sam membom negara-negara lain tanpa dasar. Mulai dari Vietnam, Suriah, Irak, hingga Libya.
"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika, Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," ungkap JK.
Sebelumnya JK turut berduka cita atas meninggalnya Briptu Hedar yang ditemukan tewas usai disergap dan disandera kemudian dibunuh oleh pelaku diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua pada Senin (12/8). Dia menjelaskan pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua agar kondisi jadi lebih aman.
"Ya tentu kita merasa berduka cita. Memang di daerah konflik selalu ada korban. Tapi yang penting kita selesaikan masalahnya. Secara umum. Supaya Papua itu lebih aman," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (13/8).
Sebab itu dia menegaskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menumpas KBB sampai akarnya. Kalau tidak kata dia, Indonesia akan dinilai rendah.
"Tetapi apa bila ada yang menyerang aparat polisi negara. Harus diselesaikan, harus diserang balik. Itu harus. Kalau diterima begitu saja itu salah," ungkap JK.
Untuk diketahui, Briptu Hedar ditemukan tewas usai disergap dan disandera kemudian dibunuh oleh pelaku yang diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua pada Senin 12 Agustus 2019. Sedangkan Bripka Alfonso, polisi yang bersama Hedar berhasil kabur dan melapor ke Pos Polisi Kago, Kabupaten Puncak.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaKompak, Polri dan TNI di Pekanbaru Jaga Kamtibmas Demi Pemilu Damai
Sinegitas itu dibuktikan dengan menggelar apel bersama di halaman Makodim 031/Pekanbaru
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaAnggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca Selengkapnya