Merdeka.com - Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mempertanyakan konstitusionalitas keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketika mengadakan pertemuan dengan MPR. Kata dia, KY tidak memiliki kewenangan mengadili tapi dasar pembentukannya diatur dalam Bab Kekuasan Kehakiman.

"Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, pada bab IX UUD 1945, mengatur kekuasan kehakiman. Menurut saya, ada suatu kejanggalan di mana ada lembaga baru KY dimasukkan dalam bab IX, padahal itu kekuasaan kehakiman. Lembaga yang punya tugas peradilan untuk mengadili, sedangkan KY enggak ada, tapi kenapa masuk?" ujar Suhadi di depan pimpinan MPR di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara, Kamis (9/7).

Suhadi yang juga hakim agung itu menambahkan, secara kelembagaan, KY serupa dengan komisi-komisi negara lainnya yang bertugas melakukan pengawasan. KY tidaklah berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Komisi lain tidak ada yang masuk UUD, termasuk KPK padahal sebenarnya fungsi dan kewenangan mereka hampir sama," tutur Suhadi.

Hakim yang dilantik menjadi hakim agung akhir tahun 2011 lalu ini menuturkan, pengaturan lembaga negara semacam KY di dalam konstitusi dapat disebut mengecilkan arti konstitusi. Urgensi pembentukan KY melalui UUD 1945 perlu dipertimbangkan kembali jika MPR berencana mengamandemen konstitusi. "Ada pakar yang menyebut ini sebagai kecelakaan konstitusi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan akan mengkaji lebih jauh hasil pertemuan tersebut. Ia menduga, kehadiran KY tak lepas dari amandemen UU sebelumnya.

"Iya sudah masuk ke kajian kita, karena itu kan komisi, kenapa enggak VII atau VIII. Tapi ya sudahlah daripada bertengkar kita silakan saja. Memang aneh juga, kita maklumi situasi pada saat amandemen dulu. Semangatnya apapun diubah," tandas Zulkifli.