Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di depan DPR, Komjen Badrodin bakal bersihkan polisi korup

Di depan DPR, Komjen Badrodin bakal bersihkan polisi korup Badrodin Haiti. ©2014 merdeka.com

Merdeka.com - Calon tunggal Kapolri Komjen Badrodin Haiti akan menjalani sidang fit and proper test pada bulan Maret mendatang di DPR. Namun jika Badrodin Haiti tak disetujui oleh DPR sebagai Kapolri. Badrodin tak akan menanggapi dengan serius.

"Ya itu urusan nanti," kata Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2).

Badrodin tak ingin berkomentar jika sebelum sidang fit and proper test, apakah akan bertemu dengan ketua-ketua partai politik. Namun dia akan berkomunikasi dengan komisi III sebelum sidang fit and proper tes dilaksanakan di DPR.

"Komunikasi polri dengan anggota komisi III. Komisi III ini kan mitra Polri juga itu hal yang biasa melakukan komunikasi," katanya.

Dia menambahkan, dirinya sudah menyiapkan program-program yang akan disampaikan dalam sidang fit and proper test. Program-program tersebut yang akan dijalankan oleh institusi Polri ke depan, jika dirinya terpilih sebagai Kapolri.

"Kita siapkan program-program yang akan menjadi prioritas ke depan yang kita lakukan baik di bidang operasional maupun bidang pembinaan itu yang harus kita siapkan," ujarnya.

Bahkan program pencegahan korupsi juga akan disampaikan oleh Badrodin dalam sidang fit and Proper test nanti. Dia menjelaskan, program antikorupsi yang akan disampaikan dalam sidang fit and proper test untuk melakukan pencegahan korupsi di tubuh internal Polri.

"Justru itu kita minta bantuan masukan-masukan. Kita kan berupaya melakukan pencegahan dan tentu kita perlu masukan dari perguruan tinggi itu kan bagus seperti ini dan sistem-sistem apa yang akan kita bangun dalam upaya memperkecil adanya upaya korupsi," tukasnya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Prestasi Jenderal Polri ini Tak Kaleng-kaleng, Lulus S3 Jadi Doktor Beri Pesan Isinya Wajib Diikuti Semua Polisi

Prestasi Jenderal Polri ini Tak Kaleng-kaleng, Lulus S3 Jadi Doktor Beri Pesan Isinya Wajib Diikuti Semua Polisi

Berikut isi pesan dari Jenderal Polri lulusan S3 yang wajib diikuti semua polisi.

Baca Selengkapnya
Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Keponakan Khofifah dan La Nyalla Lolos DPD, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Kandas

Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi

DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi

Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya