Merdeka.com - Selain warga miskin yang menjadi korban karut marut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Banyumas juga ikut direpotkan persoalan BLSM.

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan (Asekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Tjutjun Sunarti Rochidi mengatakan, pihaknya kewalahan mengurus persoalan BLSM. Setiap hari, dia kerap mendapat pesan singkat yang berisi keluhan dari berbagai pihak.

"Terus terang kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena datanya langsung dari sana (pusat)," katanya, Kamis (27/6).

Menurutnya data yang digunakan sebagai basis data pembagian BLSM saat ini merupakan data tahun 2010 silam. "Kami sendiri kewalahan dengan banyaknya pengakuan warga. Sedangkan kami juga tidak punya petunjuk dan arahan untuk melaporkan ke atas seperti apa," ujarnya.

Tak hanya pejabat di tingkat Pemkab, perangkat desa pun mengakui bingung dengan kondisi yang dihadapi dalam program BLSM kali ini. Salah satu Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Banyumas, Heri Lispriyono mengaku tak tahu banyak tentang mekanisme sasaran BLSM untuk warganya.

"Pendataan warga tidak pernah kami tahu mekanismenya dan cara pengajuannya seperti apa," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Yoga Sugama menyatakan persoalan BLSM kali ini berpotensi besar memicu konflik horizontal di masyarakat bawah. "Terutama di masyarakat pedesaan yang bisa memicu saling iri satu sama lain dan berdampak pada konflik antara perangkat desa dengan warganya," jelasnya.

Diakuinya, pemerintah kabupaten hingga tingkat desa tidak bisa disalahkan karena kisruh BLSM. Saat ini, ia menjelaskan pemerintah di daerah tidak bisa mengambil kebijakan apa pun karena program dari pusat. "Kami hanya bisa menampung keluhan dan aduan saja, sedangkan untuk langkah selanjutnya jelas tidak ada solusi," jelasnya.