Di atas 90 %, Realisasi Anggaran Kemendagri dan BNPP tahun 2019 Menggembirakan
Merdeka.com - Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Tahun Anggaran 2019 menggembirakan. Hal ini karena realisasi anggaran keduanya berada di atas 90 persen.
Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019 di Ruang Konsultasi, Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (21/01/2020). Realisasi anggaran Kemendagri Tahun Anggaran 2019 mencapai 96,81 persen, realisasi ini mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018 yang tercatat hanya mencapai 95 persen.
"Dari anggaran Rp 3,4 Triliun ini, realisasinya sampai akhir tahun cukup bagus, sebanyak 96,81 persen. Kemudian dibandingkan tahun lalu yaitu 2018, penyerapan anggarannya 94,28 persen, jadi ini relatif cukup baik. Saya berharap mudah-mudahan nantinya dokumen penunjang bisa betul-betul dipertanggungjawabkan sesuai norma yang ada di BPK," kata Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian saat Bertemu Anggota 5 BPK RI Bahrullah Akbar ©2020 Merdeka.comSementara itu, untuk BNPP nilai realisasi penyerapan Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar 92 persen dari total anggaran Rp 163,96 Miliar.
"Kemudian untuk BNPP ini anggarannya tahun lalu Rp.163,96 Miliar, realisasinya lebih kurang 92 persen, masih di atas 90 persen, cukup baik," ujarnya.
Atas capaian tersebut, pihaknya mengaku optimistis Kemendagri mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Selama ini saya optimis, saya kira Kemendagri maupun BNPP yang lebih kurang (5) tahun terakhir mendapatkan wajar tanpa pengecualian, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil WTP juga setelah pemeriksaan ini," tukas Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian©2020 Merdeka.comSementara itu, Anggota 5 BPK RI Bahrullah Akbar mengungkapkan, pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga merupakan kegiatan rutin tahunan sesuai amanat Undang-Undang.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaporan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019 merupakan yang dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, UU BPK dan UU Nomor 12 Tahun 2018, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," kata Bahrullah.
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.
Mendagri Tito Karnavian saat Bertemu Anggota 5 BPK RI Bahrullah Akbar ©2020 Merdeka.com"Laporan keuangan harus sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan," ujar Bahrullah.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaKepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala BMKG Sebut Data Kelautan yang Akurat dan Andal Penting untuk Hadapi Perubahan Iklim
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menilai saat ini kondisi bumi mengkhawatirkan dan tidak mudah diprediksi.
Baca SelengkapnyaBMKG Minta Masyarakat Waspada Potensi Puting Beliung Maret-April 2024
"Maret- April lah pancaroba. Jadi itu yang harus diwaspadai. Angin kencang ya, tidak harus memutar, tetapi angin kencang pun juga bisa terjadi," ujar Dwikorita
Baca SelengkapnyaBMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi di 27 Daerah Ini
Hari ini, sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang
Baca SelengkapnyaKemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Sebut Kinerja Pembangunan Tunjukkan Hasil Positif
Bahkan, menurut Pemprov Kaltim beberapa indikator kinerja, melampaui target.
Baca SelengkapnyaDapat Proyek di IKN Nusantara, Realisasi Kontrak PT PP Tembus Rp3,5 Triliun di Januari 2024
Realisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya