Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dhani dkk ditangkap tuduhan makar, JK bilang 'biar proses hukum lah'

Dhani dkk ditangkap tuduhan makar, JK bilang 'biar proses hukum lah' dhani diborgol. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum mendapat laporan terkait penangkapan 10 orang yang diduga ingin melakukan makar. Namun, jika dugaan itu benar, JK menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk memproses sesuai hukum berlaku.

"Saya juga belum, baru saja mendengar. Nanti proses hukum lah. Kalau dia tidak salah memang pasti tidak apa-apa," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/12).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 10 orang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar. Delapan orang dikenakan pasal 107 junto 110 junto pasal 87 KUHP berkaitan dengan makar. Sedangkan dua lainnya dijerat pasal Undang-Undang ITE pasal 28.

Mereka yang ditangkap antara lain Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani hingga Sri Bintang Pamungkas. Selain mereka, masih ada empat orang lainnya yang turut ditangkap dengan tuduhan makar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak ingin berkomentar banyak soal penangkapan itu. Namun dia sempat memuji keputusan Polda Metro Jaya menangkap pihak yang hendak melakukan makar.

"Saya kira sudah bagus lah," kata Wiranto di Istana Negara, Jumat (2/12).

Ditanya pendapatnya soal penangkapan Ahmad Dhani dkk, Wiranto mengaku tak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

"Itu Kapolri yang lebih detail. Jangan sampai nanti saya yang menjelaskan secara garis besar, padahal ada penjelasan yang lebih detail. Termasuk panglima TNI tentu tak punya otoritas untuk menjelaskan. Itu domain polisi," ujar dia.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir

JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir

Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya