Merdeka.com - Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta V itu berakhir nyaris tengah malam. Sejarah baru tercatat. MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1968. Dia menggantikan Presiden Soekarno yang pernah ditasbihkan sebagai presiden seumur hidup.

Soeharto datang ke sidang MPRS kelima itu sebagai pejabat presiden. Kali ini dia tak mengenakan seragam militer jenderal Angkatan Darat. Soeharto datang dengan pakaian sipil dan peci.

Perdebatan dan diskusi terjadi sepanjang sidang. Sejumlah utusan mahasiswa, militer dan pimpinan parpol mendesak Soeharto mau dilantik menjadi presiden kedua Republik Indonesia. Bukan lagi sebagai pejabat presiden. Lobi-lobi terjadi sampai malam hari. Sebelum akhirnya Soeharto mau menerima.

Pelantikan Soeharto dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution, satu-satunya jenderal senior yang selamat dari penculikan G30S. Soekarno yang sudah menjadi tahanan rumah, tak hadir kala pelantikan Soeharto. Dia hanya mengirim surat beberapa hari kemudian. Isinya ucapan selamat. Soekarno juga mengaku tak berminat lagi menjadi presiden dan minta diizinkan tinggal di Batu Tulis, Bogor.

Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Soeharto berjanji akan melaksanakan amanah yang diberikan MPRS dengan sebaik-baiknya.

"Untuk menegakkan hukum, menegakkan konstitusi dan menegakkan demokrasi," kata dia di Gedung MPRS, Jakarta.

Janji Tak Boleh Ada Diktator

Soeharto berpidato soal Demokrasi Pancasila. Menurutnya, demokrasi tak boleh ditentukan oleh paksaan kekuatan. Dia menyebut tak boleh ada kepemimpinan diktator, baik diktator perorangan, diktator kelompok, atau diktator militer. Soeharto juga menjamin tak akan ada pemaksaan diktator mayoritas pada minoritas.

"Tidak satu golongan pun boleh apriori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendiriannya," tegas Soeharto.

Dia juga menyebut Demokrasi Pancasila berisi hikmat kebijaksanaan untuk mufakat berdasarkan musyawarah dan perwakilan.

"Tidak boleh dibiarkan penindasan golongan lemah oleh golongan kuat, baik melalui cara-cara ekonomi ataupun politik," kata Soeharto.

Soeharto meninggalkan ruang sidang tengah malam. Dia segera bertolak menuju Jepang, lalu melakukan lawatan ke Kamboja.

Dari Pangkostrad, Pejabat Presiden Hingga Presiden RI

Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 dan memberikan wewenang untuk memulihkan situasi keamanan dan ketertiban pasca G30S PKI, pada Mayjen Soeharto. Soeharto bergerak cepat membubarkan PKI dan menangkap menteri-menteri yang dianggap terlibat.

Kekuasaan Soeharto mulai naik. Sebaliknya, ini titik awal kejatuhan Presiden Soekarno.

Saat itu keadaan politik dan keamanan di Indonesia bergejolak. Soeharto memanfaatkan momentum itu dan terus membersihkan para pendukung Orde Lama.

Jalan Soeharto menuju puncak kemudian diperkuat oleh sidang Istimewa MPRS IV 8 Maret 1967. MPRS mencabut gelar presiden seumur hidup dari Soekarno. Peserta sidang juga mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden.

Satu tahun kemudian, MPRS melantiknya menjadi presiden kedua RI menggantikan Soekarno.

Ditumbangkan Arus Reformasi

Kepemimpinan Soeharto berjalan selama 32 tahun. Namun akhirnya Soeharto ditumbangkan oleh arus reformasi tahun 1998.

Saat itu Indonesia dihantam krisis moneter. Harga-harga melambung. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme juga terjadi. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Orde Baru tumbang. Mereka meneriakkan Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Sebuah kata-kata yang sangat terlarang selama Soeharto berkuasa.

Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dan kemudian digantikan BJ Habibie.