Merdeka.com - Sebuah video berisi kader PDIP Purworejo menggeruduk anggota Fraksi Gerindra DPR RI Desmond Mahesa beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, mereka menghampiri Desmond di sebuah rumah makan di Purworejo dan berteriak meminta bertanggung jawab atas pernyataannya.

"Pemimpin pasti membawa visi politik, Anda harus belajar lagi, Anda harus belajar minum obat lagi, saudara harus bertanggungjawab. Terima kasih," ucap kader PDIP dilihat pada video, Jumat (11/11).

Menanggapi penggerudukan tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Desmond memang sangat menyakiti bangsa Indonesia dan juga PDIP. Menurut Hasto, pernyataan Desmond tidak cerminkan pemikiran negarawan.

"Saya membaca pernyataan saudara Desmond memang menyakitkan, menjadi seorang pemimpin termasuk anggota DPR RI itu harus memiliki kematangan budi, harus mencerminkan kedewasaan diri sehingga sikap yang disampaikan itu juga menunjukkan kualifikasi negarawan. Nah apa yang disampaikan saudara Desmond sangat mengecewakan dan menunjukkan bagaimana antara alam pikir dan alam rasa itu tidak connect," kata Hasto, Jumat (11/11).

Hasto berharap Gerindra merespons dan memberi peringatan pada Desmond. Ia bahkan berencana menyampaikan keberatan pada Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"PDIP tidak bermaksud mencampuri rumah tangga partai politik lain, tetapi demi membangun hubungan yang harmonis tentu saja pernyataan yang menyakitkan tersebut ya untuk dapat diberikan suatu tindakan, karena menunjukkan sikap ketidakpantasan sebagai anggota DPR RI, dan itu sudah berulang kali dilakukan oleh saudara Desmond," kata Hasto.

"Ya kami akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Sekjen Ahmad Muzani dan kemudian melakukan komunikasi terhadap hal itu," sambungnya.

Desmond sebelumnya menanggapi soal permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Sukarno. "Habis itu negara disuruh minta maaf sama Sukarno? Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond.

Menurut Desmond, permintaan maaf itu hanya untuk memuaskan ego trah Soekarno saja.

"Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah? Urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kayak gini, jadi enggak lucu gitu lho," kata dia.

Hasto menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan Soekarno bukan pengkhianat bangsa. Namun, pernyataan Jokowi tanpa ada permohonan maaf atas perlakuan negara terhadap sang proklamator serta keluarganya.

Menurut Hasto, pemerintah harus berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Atas peristiwa tahun 1964, disadari sepenuhnya tak terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu. Presiden Gus Dur lalu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 1965.

“Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,” kata Hasto di Blitar, Kamis (10/11).

“Nah ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah,” tegas Hasto.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com.