Merdeka.com - Ratusan imigran pencari suaka berduyun-duyun ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar yang berada di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Rabu (4/9).

Jauh-jauh dari Makassar dengan menumpang angkutan kota (angkot) dan sepeda, mereka menuntut 26 rekannya segera dibebaskan. Sekaligus mereka juga meminta agar difasilitasi ke instansi terkait agar segera diberangkatkan ke negara tujuan masing-masing.

Hingga dua kali perwakilan para imigran yang rata-rata dari Afghanistan dan Iran ini menemui pihak Rudenim, namun tetap menemukan jalan buntu. Tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kami datang ke sini supaya 26 teman kami dibebaskan dan kembali bersama kami," kata Mohammad Taher (24), salah seorang perwakilan para imigran ini.

Dia adalah salah satu imigran asal Timur Tengah yang sudah hampir tujuh tahun di Makassar, hingga sekarang mahir berbahasa Indonesia.

Didampingi Ali Sina (25), yang jauh lebih mahir berbahasa Indonesia logat Makassar, Mohammad Taher menjelaskan 26 rekannya yang diamankan polisi saat berunjuk rasa di depan gedung Wisma Kalla, Kamis (29/8).

Tempat itu jadi sasaran unjuk rasa karena Konjen Australia berkantor di sana. Harapannya, UNHCR segera memberangkatkan dan mereka diterima pemerintah Australia.

"Yang 26 orang rekan kami itu tidak punya, hanya saat demo di depan gedung Wisma Kalla itu mereka terlihat mengambil gambar unjuk rasa jadi diambil sama polisi," kata Mohammad Taher.

Ditambahkan, dengan berunjuk rasa di Rudenim ini, mereka berharap ada perhatian sehingga segera diberangkatkan ke negara tujuan.

"Kami capek di sini, tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa kuliah," kata Ali Sina menimpali.

Karena rekannya tidak juga dilepaskan, pengunjuk rasa ini pun akhirnya membubarkan diri setelah berkali-kali diberi peringatan oleh Kapolsek Bontomarannu AKP Syarifuddin.

Kepala Rudenim Boedi Prayitno yang ditemui mengatakan, tidak mungkin rekan-rekan imigran itu dilepaskan. Jika dalam masa pembinaan mereka berkelakuan baik, baru bisa dikembalikan.

"26 orang ini telah melanggar peraturan yang berlaku, telah mengganggu keamanan dan ketertiban dengan aksi unjuk rasanya yang berhari-hari itu," kata Boedi Prayitno.