Merdeka.com - Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI), Ratna Sarumpaet, benar-benar memilih sikap yang sangat berseberangan dengan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ibu aktris Atika Hasiholan ini tak setengah-setengah memperjuangkan sikapnya, dia sampai rela berpanas-panasan dengan para pendemo.

Bahkan, Ratna sampai mendatangi Komisi III DPR, Senin (28/11) siang. Tujuannya, mendesak Komisi III untuk segera merekomendasikan pemberhentian sebagai Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami sejak mengikuti kasus penistaan agama ini ada hal yang menjadi tidak masuk akal, ada hal yang saya tidak terima baik secara hukum, baik logika hukum," kata Ratna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Ratna menilai Tito belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Salah satu buktinya, pernyataan Tito soal adanya agenda makar yang malah menimbulkan kegaduhan.

"Yang dikatakan makar itu harus ada persiapan, ada pasukan, ada pelatihan ada unsur-unsurnya gitu. Yang terakhir yang mengganggu kita adalah akan membubarkan paksa jadi ini kami mengakumulasi semua omongan beliau dan tindakan beliau yang ada dibeberapa daerah seperti Lampung, Tasik, Sidoarjo itu resmi," jelasnya.

Ratna Sarumpaet pernah mengkritik program pembangunan DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan yang dimaksud dalam hal melakukan revitalisasi pasar Ikan Jakarta Utara dalam beberapa bulan yang lalu.

"Cara merevitalisasi itu membuat Pasar Ikan itu tetap menjadi Pasar Ikan. Bukan digusur. Mereka itu Manusia. Mereka itu perlu penjelasan. Kita sudah minta Ahok untuk bertemu dengan mereka. Ya kalau memang tidak bisa suruh anak buahnya," kata Ratna di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Menteng, Jakpus, Jumat (13/5).

Ratna memang diketahui seorang aktivis yang kerap kali menolak pelbagai bentuk penindasan terhadap wong cilik. Bahkan, ia tak segan-segan melakukan aksi penolakan secara garis keras.

Melihat keberadaan Ratna berada di tengah penggusuran pasar ikan membuat Polisi Wanita (Polwan) langsung bertindak. Ibu artis Atiqah Hasiholan ini diamankan karena dicurigai sebagai provokator. Meski tak berada di lokasi Ratna meminta warga untuk menggelar salat Istighosah serta tetap menolak kedatangan para petugas.

"Sudah ya bu ini mau di clear area," ujar Polwan seraya menggiring Ratna menjauhi lokasi penggusuran.

Dia menolak saat dibawa menuju mobil patroli, dan mengaku akan langsung pulang. Ratna sempat kesal karena mobil dinas milik Provost tiba-tiba parkir di depan kendaraannya. Dia curiga hal itu sengaja dilakukan.

"Tiba-tiba ada polisi adang mobil saya, salah satu polisi bilang telepon saja provos yang halangi mobil," keluh Ratna di Luar Batang, Jakarta Utara, Senin (11/6).

Ratna juga geram lantaran aksi demo menolak Ahok yang rencananya digelar di Gedung KPK baru dilarang kepolisian. Ia merasa alasan polisi yang melarang karena akan menimbulkan kemacetan mengada-ngada.

"Mana ada demo yang enggak macet, kalau dialihkan ke Gedung KPK baru buat apa? Yang isinya setan doang," ujar Ratna saat mendatangi Polda Metro Jaya, terkait penahanan kendaraan dan delapan orang kru oleh Polda Metro Jaya, Kamis (2/6).

Kepada Ratna, pihak Kepolisian beralasan jika pelarangan berdemo tersebut dikeluarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibunda model artis Atiqah Hasiolan ini lantas mempertanyakan larangan itu.

"Kalau ini benar-benar terjadi saya sebagai WNI yang memperjuangkan demokrasi marah sendiri marah pada presiden, ada hak apa?" ungkapnya.

Ratna kerapkali menuding segala kebijakan Ahok di DKI semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis para cukong koleganya.

Seperti penertiban bantaran Kali Ciliwung di mana ibu artis Atikah Hasiholan ini menuding program tersebut merupakan persekongkolan Basuki Tjahaja Purnama dengan investor properti.

Konsep penertiban Kampung Pulo itu ada persekongkolan dengan investor," tudingnya beberapa waktu lalu.

Serangan selanjutnya yang dikeluarkan Ratna yakni menyebut jika Ahok mempunyai banyak uang, sehingga ia bisa membeli polisi, TNI dan KPK. Pernyataan tersebut dilontarkan Ratna mengingat dukungan dari TNI dan Polri kepada Ahok terkait sejumlah penggusuran yang kerap dilakukan Pemprov DKI.

Sementara itu, untuk KPK sendiri, Ratna menilai Ahok terlibat dalam kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, namun lantaran mantan Bupati Belitung Timur itu mampu 'membeli' KPK maka ia terbebas dari jeratan hukum.

"Kita ada di sini dengan niat apa yang harus kita lakukan kepada Ahok yang bisa beli apa saja, tentara, polisi dan terakhir KPK," ungkap Ratna usai menghadiri diskusi publik bertajuk ' Jakarta Tanpa Ahok' di Tebet Timur Dalam No 43 Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Kata dia, saat ini Ahok dikelilingi uang sehingga saat ini masyarakat kecil tidak berdaya melawan pemimpin yang telah membeli aparat untuk menyingkirkan orang-orang yang melawan. Masyarakat kecil yang sedikit ini mau melawan tapi tak ada uang.

"Kita yang kecil ini enggak ada uang untuk melawan Ahok. Saya orang tersinggung ketika rakyat kecil dihinakan. Enggak ada rakyat yang mau miskin," ungkap dia.

Sampai kapan dia terus melawan Ahok?