Depok akan Membatasi Waktu Belajar Tatap Muka Maksimal 4 Jam
Merdeka.com - Dinas Pendidikan Kota Depok di Provinsi Jawa Barat akan membatasi waktu pembelajaran tatap muka maksimal selama empat jam dalam sehari pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah dilaksanakan lagi mulai Januari 2021.
"Setelah selesai KBM (kegiatan belajar mengajar), ruangan tersebut harus disterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Jumlah siswa dalam satu ruangan juga dibatasi maksimal 18 pelajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin di Depok dilansir Antara, Jumat (27/11).
Dinas Pendidikan Kota Depok mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah menyusul keputusan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.
"Meskipun begitu kami juga tetap menyiapkan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau online, karena KBM tidak secara penuh dilakukan seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19," katanya.
Dinas Pendidikan, menurut dia, tidak memperkenankan kegiatan belajar mengajar di sekolah di luar mata pelajaran pokok untuk meminimalkan risiko penularan virus corona.
Guna mencegah terjadinya kerumunan, ia melanjutkan, kantin sekolah tidak akan dibuka dan para siswa diminta membawa bekal makanan sendiri.
Dinas Pendidikan juga meminta sekolah menyiapkan sarana prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan.
"Seperti tempat cuci tangan portabel, alat pengukur suhu, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Termasuk, mempertimbangkan kesehatan para guru juga," kata Mohammad Thamrin.
Wakil Ketua III Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Sri Utomo mengatakan pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah harus dipersiapkan secara matang untuk mencegah munculnya klaster baru penularan virus corona.
Saat melaksanakan pembelajaran tatap muka, ia mengatakan, satuan pendidikan harus memastikan kerumunan tidak terjadi dengan membatasi jumlah peserta belajar dan mengatur waktu belajar.
"Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, setelah sekolah selesai murid-murid harus langsung pulang. Sekolah juga tidak membuka kantin, para pelajar menyiapkan bekal sendiri," ujarnya.
Ia menambahkan, dinas terkait juga mesti mempersiapkan pengaturan transportasi bagi siswa untuk meminimalkan risiko penularan virus corona dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?
Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca SelengkapnyaKelakuan Bejat Pembunuh Mahasiswi di Depok: Perkosa 3 Wanita, 1 Hamil dan 1 Dibunuh
Wira mengatakan pihaknya belum bisa banyak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus pemerkosaan tersebut.
Baca SelengkapnyaDua Kelompok Pelajar Tawuran di Depok, Remaja 15 Tahun Tewas
Dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Raya Cipayung Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Depok. Seorang pelajar tewas dengan luka parah di bagian perut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Setelah Perkosa 2 Wanita
Dari kasus pemerkosaan sebelumnya, penyidik telah berupaya untuk mencari pelaku.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah
Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaDalih Ketua KPU Depok soal Banyak TPS Kekurangan Surat Suara: Ada Salah Pengesetan
Peristiwa kekurangan surat suara di sejumlah TPS di Depok jadi viral di media sosial
Baca SelengkapnyaTerungkap, Detik-Detik Argiyan Arbirama Perkosa Mahasiswi di Depok Berujung Tewas
Berdasarkan bukti yang ditemukan dari ponsel pelaku, banyak ditemukan video porno.
Baca SelengkapnyaCara Wali Kota Denpasar Percepat Keuangan Daerah dan Inklusi
Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca Selengkapnya10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya