Denny: Putusan MK perkuat dasar hukum wakil menteri

Selasa, 5 Juni 2012 14:33 Reporter : Anwar Khumaini
Denny: Putusan MK perkuat dasar hukum wakil menteri Denny Indrayan. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian uji materi UU Kementerian Negara terkait posisi wakil menteri. Putusan tersebut dianggap semakin menguatkan konstitusionalitas jabatan wakil menteri.

"Putusan MK menegaskan bahwa pasal 10 UU Kementerian Negara terkait wakil menteri tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK justru membatalkan penjelasan pasal 10 yang mengatakan wamen adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam pesan singkatnya, Selasa (5/6).

Dengan putusan tersebut, imbuh Denny, siapa pun bisa menjadi wakil menteri, bukan hanya dari PNS saja. "Putusan MK memperkuat konstitusionalitas wamen, dan hak presiden untuk mengangkat wamen dari unsur apapun, tanpa terikat persyaratan harus PNS atau golongan karir tertentu," imbuh Denny.

Atas putusan tersebut, menurut Denny semakin jelas mandat yang diberikan kepada wakil menteri. Sehingga, para wakil menteri dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ragu karena telah memiliki legalitas yang jelas.

"Atas putusan itu, mandat kami sebagai wamen semakin jelas. Putusan MK makin menguatkan amanat yang kami emban, dalam menjalankan tugas berat membantu menteri dan presiden di kementerian masing-masing," papar Denny.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi tentang keabsahan wakil menteri. Jabatan wakil menteri diatur dalam pasal 10 UU 39 Nomor 2008 tentang Kementerian Negara.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Penjelasan pasal 10 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/6).

Penjelasan pasal 10 berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'Wakil Menteri' adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet."

Sementara bunyi pasal 10 adalah, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu." [war]

Topik berita Terkait:
  1. Wakil Menteri
  2. Denny Indrayana
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini