Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tetap optimistis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyelesaikan kasus korupsi proyek pembangunan sekolah olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia berharap, kasus Hambalang ini tidak ditarik ke ranah politik.

"Proses penegakan hukum kasus Hambalang tentu kami serahkan kepada KPK yang berwenang untuk ini, dan kami harus percayakan kepada KPK. Apalagi KPK adalah lembaga yang independen, jadi kami serahkan langkah-langkah kepada KPK, penyelidikan, penyidikan, langkah-langkah hukum," kata Denny di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/7).

Denny berharap KPK fokus menangani masalah Hambalang. Komisi pimpinan Abraham Samad ini jangan sampai tergoda dan diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.

"Tentu saja kalau proses hukum tak bisa dilihat dari sisi-sisi yang lain. Jauhkan dari unsur-unsur non hukum apalagi politik. Percayakan kepada KPK saja. KPK pasti bisa," ujar Denny.

Dalam menangani kasus Hambalang, KPK sudah menggeledah tujuh tempat. Antara lain, kantor Kemenpora yang terletak di kawasan Senayan dan Cibubur, dua kantor PT Adhi Karya di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, dua kantor PT Wijaya Karya di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan serta di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di daerah Jakarta Timur.

KPK juga sudah menetapkan satu orang tersangka yakni Dedi Kusdinar (DK). Dedi merupakan pejabat pembuat komitmen di Kemenpora. Dedi disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.