Dengan e-Budgeting, Golkar harap pengelolaan APBD bebas korupsi
Merdeka.com - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bebas korupsi karena merupakan instrumen pembangunan yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Dia berharap dengan implementasi e-budgeting, tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif,terarah sesuai target pembangunan.
"APBD selain harus dilaksanakan dengan akuntabel juga harus mampu memenuhi janji-janji pemerintahan yang terpilih," ujar Hetifah yang juga anggota Komisi II DPR RI ini di Jakarta, Rabu (6/12) malam.
"Sehingga dapat memperbaiki terhadap berbagai persoalan yang melatarbelakangi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah selama ini," tambah dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengatakan beberapa permasalahan perencanaan dan penganggaran yang melatarbelakangi implementasi E-Budgeting perlu diperbaiki.
Seperti deviasi pada implementasi perencanaan dan penganggaran, tidak terkendalinya program pembangunan, inefisiensi, dan transfer ke daerah dan dana desa yang tidak terkendali.
"Karena itu diperlukan upaya pengendalian sejak dari perencanaan sampai implementasi, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berpotensi melebarkan ketimpangan dan lebih efektif," tambahnya.
Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan upaya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan secara nasional, sehingga proses yang ada sesuai dengan regulasi yang ada sesuai regulasi perencanaan penganggaran nasional.
"Selain itu, pemerintah juga melakukan landasan baru perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui Pokok Perkuatan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017," tandasnya.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan perlunya pembagian yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah, sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, serta penerapan best practice di pusat ke daerah.
"Koordinasi intensif antar kementrian dan Lembaga terkait menjadi kunci utama peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, selain pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaHendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnya