Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Demonstran Minta MA Tolak PK Mardani H Maming: Jangan Loloskan Koruptor

“Jangan sampai peninjauan kembali meloloskan koruoptor seperti Mardani H Maming,” ujar Arfan dalam orasinya.

mardani h maming
Demonstran Minta MA Tolak PK Mardani H Maming: Jangan Loloskan Koruptor
Demonstrasi Depan Mahkamah Agung (©istimewa)

Massa Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) menggeruduk kantor Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka mendesak MA menolak peninjauan kembali atau PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. 

Dalam aksinya, massa AMPH meneriakkan dan mengingatkan bahwa MA bukan merupakan tempat bagi para hakim melakukan lobi-lobi kasus dengan koruptor. 

“Mahkamah Agung bukan tempat untuk para hakim lobi-lobi," teriak koordinator aksi AMPH Arfan diikuti massa aksi dalam orasinya di depan Gedung MA.

Arfan meminta, MA untuk tidak meloloskan PK Mardani H Maming. Jangan sampai, kata Arfan, koruptor seperti Mardani H Maming yang telah merugikan keuangan negara bebas. 

“Jangan sampai peninjauan kembali meloloskan koruoptor seperti Mardani H Maming,” ujar Arfan dalam orasinya.

Arfan juga mendesak agar Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto yang diduga cawe-cawe dalam PK Mardani H Maming dapat diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

Arfan menekankan pentingnya, mengembalikan integritas dari para hakim MA yang rusak akibat dugaan cawe-cawe di PK Mardani H Maming. 

“Ini menyangkut bagaimana integritas dari Hakim Agung,” pungkas dia.

Mardani H Maming mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024.

Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. PRIM Haryadi, S, M.H. 

Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Titin Supriatin
Editor Titin Supriatin
T
Reporter
  • Titin Supriatin
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Massa Demo Lagi Depan MA, Minta Hakim Konsisten Tolak PK Mardani H Maming
Massa Demo Lagi Depan MA, Minta Hakim Konsisten Tolak PK Mardani H Maming

Mereka menyuarakan hal yang sama yakni mendesak MA menolak peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming.

Mahkamah Agung
KPK Minta Hakim MA Tolak PK Mardani H Maming
KPK Minta Hakim MA Tolak PK Mardani H Maming

KPK menilai alasan pengajuan PK Mardani H Maming tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

KPK
Cegah Majelis Hakim Langgar Etika, KY Surati MA Pantau Sidang PK Mardani H Maming
Cegah Majelis Hakim Langgar Etika, KY Surati MA Pantau Sidang PK Mardani H Maming

Langkah KY ini guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari Majelis Hakim PK Mardani H Maming.

Komisi Yudisial
Jelang Pemilihan Ketua MA, Massa Demo Lagi Minta PK Mardani H Maming Ditolak
Jelang Pemilihan Ketua MA, Massa Demo Lagi Minta PK Mardani H Maming Ditolak

Dalam demo tersebut, massa menyinggung nama hakim Sunarto.

Mardani H Maming
Pakar Minta MA Tolak PK Mardani H Maming: Hakim Harus Merdeka Tegakkan Hukum dan Keadilan
Pakar Minta MA Tolak PK Mardani H Maming: Hakim Harus Merdeka Tegakkan Hukum dan Keadilan

MA diminta tetap menjadi lokomotif pemberantasan korupsi di Indonesia seiring dengan adanya pemerintahan baru.

Mahkamah Agung
MAKI Minta Hakim Ad Hoc Tipikor Tegakkan Keadilan Masyarakat Terkait Putusan PK Mardani H Maming
MAKI Minta Hakim Ad Hoc Tipikor Tegakkan Keadilan Masyarakat Terkait Putusan PK Mardani H Maming

Permintaan Boyamin didasari lantaran Hakim Ad Hoc kedapatan pernah memberikan vonis bebas kepada koruptor.

Mardani H Maming
PK Mardani H Maming, Hakim Ad Hoc Diminta Ikut Aturan Hukum
PK Mardani H Maming, Hakim Ad Hoc Diminta Ikut Aturan Hukum

Hakim harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus sebuah perkara terkhusus PK yang diajukan terpidana korupsi.

Mardani H Maming
Hakim MA Diduga Tidak Netral di PK Mardani H Maming, KY Didorong Turun Tangan
Hakim MA Diduga Tidak Netral di PK Mardani H Maming, KY Didorong Turun Tangan

"KY harus mengawal kasus ini karena kekhawatiran masyarakat itu pasti didasarkan pada indikasi-indikasi yang kuat,“ kata Abdul Fickar

Komisi Yudisial
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
Pakar Hukum Pidana Ingatkan MA Tangani PK Mardani H Maming Sesuai Bukti
Pakar Hukum Pidana Ingatkan MA Tangani PK Mardani H Maming Sesuai Bukti

Majelis Hakim MA juga diingatkan untuk independen, tak boleh diintervensi.

Mardani H Maming
Eks Komisioner KPK soal PK Mardani H Maming: Koruptor Harus Dihukum Berat Karena Rugikan Rakyat
Eks Komisioner KPK soal PK Mardani H Maming: Koruptor Harus Dihukum Berat Karena Rugikan Rakyat

Haryono memandang, bahwa MA harus menolak PK yang diajukan oleh mantan Ketua DPD PDIP Kalsel ini.

Mardani H Maming
Eksaminasi Pakar Hukum Dinilai Upaya Pengaruhi Putusan PK Mardani H Maming
Eksaminasi Pakar Hukum Dinilai Upaya Pengaruhi Putusan PK Mardani H Maming

Dalam eksaminasi, pakar hukum menyoroti SK Bupati Nomor 296/2011 yang dikeluarkan Mardani H Maming.

Mardani H Maming